REKOMENDASI KONGRES XV KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

REKOMENDASI KONGRES XV


  1. Pembagian dan pengkajian konstitusi kepada tiap DPK dan DPC


  1. Silaturahmi Pengurus DPP ke tiap DPK dan DPC dan Lembaga Otonom satu (1) kali dalam dua (2) Minggu


  1. Pengadaan sekretariat tiap DPC dan DPK


  1. Membangun silaturahmi ke tiap organda


  1. Pengurus DPP harus mampu melihat potensi sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini di bidang teknologi.


PPO KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

PEDOMAN POKOK ORGANISASI <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

PEDOMAN POKOK ORGANISASI

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PPO KEPMI BONE

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian Surat

Surat merupakan serentetan tulisan diatas kertas yang berfungsi sebagai alat komunikasi, informasi maupun intruksi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Surat

  1. Maksud surat dapat memuat :

  1. Pemberitahuan

  2. Menyatakan Kehendak

  3. Menyampaikan Perintah

  4. Dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan organisasi

  1. Tujuan surat menyurat adalah untuk menyampaikan suatu maksud dalam bentuk tulisan agar maksud yang dikehendaki dapat tercapai denagn cepat dan tepat.

BAB II

SIFAT DAN JENIS SURAT

Pasal 3

Sifat Surat

1. Sifat Umum

Mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam KEPMI-BONE dengan tata bahasa Indonesia yang baku

2. Sifat Khusus

  1. Kesederhanaan dalam menyusun kalimat yang mudah dimengerti

  2. Langsung mengenai pokok persoalan

  3. Tegas dan meyakinkan

Pasal 4

Jenis-Jenis Surat

  1. Surat Keputusan, memuat kebijakan organisasi, bersifat umum, berlaku dan harus ditaaati oleh seluruh perangkat organisasi. Dalam rangka pengambilan kebijakan organisasi berdasarkan rapat pengurus.

  2. Surat Mandat, adalah merupakan surat pernyataan pelimpahan hak dan wewenang akan sesuatu kepada pengurus lain guna bertindak untuk dan atas nama pembuat pemberi mandate serta melekukan sesuai dengan mandate yang diberikan. Surat Mandat hanya berlaku sementara artinya mandat tersebut tidak berlaku pada saat tugas yang termuat di dalamnya telah dilakukan.

  3. Surat Permohonan, adalah surat yang berisikan pernyataaan keinginan/permintaan seseorang pengurus organisasi maupun anggota yang ditujukan kepada seseorang atau institusi tertentu.

  4. Surat Pengantar, adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan kepada si penerima surat, darimana asal surat tersebut dan apa maksud surat tersebut.

  5. Surat Edaran, adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada perangkat organisasi yang memuat tentang pelaksanaan teknis dari suatu kebijakan.

  6. Surat Undangan, adalah surat yang dibuat untuk menghadirkan seseorang atau suatu organisasi dalam sebuah kegiatan , baik bersifat intern maupun ekstern.

  7. Surat Teguran, adalah surat yang berisikan peringatan kepada pengurus atau perangkat organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi atas suatu kesalahan yang telah diperbuat.

  8. Surat Rekomendasi, adalah surat yang berisi tentang keterangan mengenai seseorang atau (pengurus maupun anggota) atau keterangan tentang suatu kegiatan.

BAB III

PENULISAN KOP DAN AMPLOP SURAT

Pasal 5

Kop Surat

  1. Kop Surat KEPMI-BONE adalah nama organisasi atau kepanitiaan beserta alamat sekretariatnya yang tertera di tepi kertas.

  2. Kop Surat KEPMI-BONE dibuat diatas kertas ukuran HVS Folio

  3. Kop Surat KEPMI-BONE bertuliskan huruf balok dan ruang kop surat berukuran 8 x 21,5 cm

  4. Kop Surat KEPMI-BONE (DPP, DPC, DPK) ditulis di bagian tepi atas kertas

  5. Kop Surat KEPMI-BONE sbb :

  1. bagian sebelah kiri terdapat lambang KEPMI-BONE

  2. pada bagian kanan lambing tertulis Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia –Bone (KEPMI-BONE) berikut periode kepengurusan dengan formasi tertentu.

  3. alamat secretariat ditulis bagian bawah setelah tulisan periode di atas batas kop surat

  4. Pada bagian gsaris bawah batas kop surat terdapat tulisan basmalah

  5. pada ujung paling bawah kertas kop tertulis motto KEPMI-BONE

6. Kop Surat DPC KEPMI-BONE

Kop Surat tingkat DPC bentuk dan ukurannya sama yang membedakan hanyalah tulisannya, kalau DPC pada bagian paling atas tertulis Dewan Pengurus Cabang kemudian secara berurut kebawah tertulis Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (KEPMI-BONE) yang ditulis dalam kurung selanjutnya Kecamatan asal DPC dan periode kepengurusan. Selanjutnya alamat, garis pembatas dan tulisan basmalah serta posisi motto dan bentuk tulisannya sama.

7. Kop Surat tingkat Komisariat :

    1. Bila diurut dari ujung sebelah kiri ke kanan susunannya sbb :

    • Lambang KEPMI-BONE – Nama Komisariat (Bagian Tengah) – dan ujung kanan terdapat lambing perguruan tinggi asal komisariat

b. Bila diurut ke bawah diantara logo KEPMI-BONE dan Logo Perguruan tinggi, maka susunannya sebagai berikut :

  • Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia – Bone (KEPMI-BONE)

  • Nama Komisariat

  • Nama Perguruan Tinggi

  • Periode Kepengurusan

  • Alamat Komisariat

  • Garis Bawah

  • Basmalah

  • Tepi Bawah Kertas Motto KEPMI-BONE

8. Kop Surat Kepanitiaan

Posisi/letak serta bentuk tulisan untuk kop surat kepanitiaan dibebaskan, tergantung kreatifitas panitia kecuali tidak menghilangkan:

      • Lambang KEPMI-BONE

      • Tulisan KEPMI-BONE

      • Institusi KEPMI-BONE yang mengeluarkan SK

      • Basmalah

      • Motto KEPMI-BONE

Pasal 6

Amplop Surat

  1. Amplop surat KEPMI-BONE berbentuk empat persegi panjang

  2. Jenis kertas tidak ditentukan

  3. Tulisan yang ada pada amplop surat KEPMI-BONE sama tulisan yang ada pada kop surat

  4. Ukuran amplop adalah 10 x 22,5 cm dan ruang lingkup tulisan 5 x 22,5 cm

BAB IV

SUSUNAN DAN PENULISAN SURAT

Pasal 7

Nomor Surat

Nomor surat diawali penomoran sesuai urutan kertas keluar, kode surat, institusi yang mengeluarkan surat, bulan, dan tahun keluarnya surat

Pasal 8

Lampiran Surat

Menyebutkan jumlah dan bentuk lampiran surat tersebut.

Pasal 9

Hal/Perihal

  1. Memuat inti dari surat yang memakai kata singkat

  2. Bila perihal ditulis dengan huruf kecil maka tulisan harus di garis bawahi, sedang jika huruf capital maka tidak memakai garis bawah

Pasal 10

Alamat Surat

Tempat yang akan di tujukan surat tersebut

Pasal 11

Salam Pembuka

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu” tanpa disingkat

Pasal 12

Kalimat Pembuka

Dengan Rahmat Allah Subahana Wata’ala, marilah kita “ Mabbulo Sipeppa, Malilu Sipakainge, Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong” dicetak miring atau memakai huruf capital

Pasal 13

Isi Surat

Isi surat jelas, singkat dan padat

Pasal 14

Kalimat Penutup

Berisi ucapan terima kasih kepada seseorang atau institusi yang ditujukan.

Pasal 15

Salam Penutup

“Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu” tanpa disingkat.

Pasal 16

Tempat dan Tanggal

Penulisan tempat dan tanggal disusun kessamping seperti berikut ini :

Tempat, tanggal (angka) bulan tahun terbitnya surat.

Pasal 17

Nama Penanda Tangan

Nama Penandatangan tertera nama yang bertanda tangan disertai nama dan institusi yang diwakilinya.

Pasal 18

Tembusan

Tembusan ditulis di sudut kiri bawah kertas berisi institusi-institusi yang berkaitan dengan isi surat.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL

Pasal 19

Wewenang Penggunaan Stempel

Yang dapat menggunakan stempel organisasi adalah pengurus di semua tingkatan yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama organisasi.

Pasal 20

1. Stempel yang berukuran besar digunakan untuk mengstempel surat

2. Stempel kecil digunakan untuk mengstempel kartu anggota

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Aturan Tambahan

Segala Sesuatu yang belum tercatat dalam peraturan organisasi ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

KODE ETIK PERSURATAN KEPMI-BONE

        1. KODE SURAT MENYURAT UNTUK :

A. 1. DPP KEPMI-BONE dengan kode DPP

2. DPC KEPMI-BONE dengan kode DPC

3. DPK KEPMI-BONE dengan kode DPK

4. ASRAMA KEPMI-BONE dengan kode L1

B. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

  1. Koordinasi Ketua Bidang I (Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

  2. Departemen Olahraga dan Seni) : 101/102

  3. Koordinasi Ketua Bidang II (Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Keuangan dan Kewirausahaan) : 103/104

  4. Koordinasi Ketua Bidang III (Hubungan Masyarakat Dan Pengembangan Jaringan dan Departemen Pendidikan Dan Kekaderan) : 105/106

  5. Koordinasi Ketua Bidang IV (Departemen Pariwisata Dan Lingkungan Hidup dan Departemen Agama Dan Kebudayaan) : 107/108

II. KODE SURAT MENYURAT UNTUK HAL :

1. Surat Yang Bersifat Ketetapan dengan kode : A

  • Surat Keputusan tentang kepengurusan dengan kode : A1

  • Surat Keputusan tentang panitia pelaksana dengan kode : A2

  • Surat Keputusan tentang Program Kerja dengan kode : A3

  • Surat Keputusan yang lain denagn kode : A4

2. Surat Yang Bersifat instruktif dengan kode : B

  • Surat Mandat/Penunjukan dengan kode : B1

  • Surat Tugas dengan kode : B2

3. Surat Yang Bersifat informasi dengan kode : C

  • Surat Undangan dengan kode : C1

  • Surat Susulan dengan kode : C2

  • Surat Edaran dengan kode : C3

  • Surat Pemberitahuan lain dengan kode : C4

4. Surat Yang Bersifat Deskriptif dengan kode : D

  • Surat keterangan dengan kode : D1

  • Surat rekomendasi dengan kode : D2

  • Surat pengantar/penyampaian dengan kode : D3

5. Surat Yang Bersifat Laporan dengan kode : E

  • Laporan pertanggung jawaban pengurus dengan kode : E1

  • Laporan panitia pelaksana dengan kode : E2

  • Laporan hasil penelitian dengan kode : E3

  • Laporan keuangan dengan kode : E4

  • Laporan tugas dengan kode : E5

6. Surat Yang Bersifat Permohonan dengan kode : F

  • Surat permohonan legalisir dengan kode : F1

  • Surat permohonan bantuan materil/non materil dengan kode : F2

  • Surat deskriptif dengan kode : F3

7. Surat Yang Bersifat Kerjasama dengan kode : G

  • Kerjasama intern organisasi dengan kode : G1

  • Kerjasama ekstern organisasi dengan kode : G2

8. Surat kepanitiaan dengan kode : H

  • Nomor Surat

  • Panitia Pelaksana kegiatan yang dimaksud

  • Unit Organisasi Pelaksana

  • Bulan/Tahun Penerbitan

III. Skema menyurat untuk unit kepengurusan jajaran KEPMI-BONE

  1. Nomor

  2. Perihal intern/ekstern

  3. Unit organisasi pelaksana

  4. Bulan/Tahun penerbitan

IV. KODE CABANG, KOMISARIAT DAN LEMBAGA OTONOM

A. DEWAN PENGURUS CABANG (DPC)

1. DPC LIBURENG dengan kode I

2. DPC PATIMPENG dengan kode II

3. DPC KAHU dengan kode III

4. DPC BONTOCANI dengan kode IV

5. DPC KAJUARA dengan kode V

6. DPC SALOMEKKO dengan kode VI

7. DPC TONRA dengan kode VII

8. DPC MARE dengan kode VIII

9. DPC CINA dengan kode IX

10. DPC BAREBBO dengan kode X

11. DPC SIBULUE dengan kode XI

12. DPC TANETE RIATTANG dengan kode XII

13. DPC TANETE RIATTANG TIMUR dengan kode XIII

14. DPC TANETE RIATTANG BARAT dengan kode XIV

15. DPC PALAKKA dengan kode XV

16. DPC AWANGPONE dengan kode XVI

17. DPC AMALI dengan kode XVII

18. DPC DUA BOCCOE dengan kode XVIII

19. DPC AJANGALE dengan kode XIX

20. DPC TELLU SIATTINGNGE dengan kode XX

21. DPC CENRANA dengan kode XXI

22. DPC LAMURU dengan kode XXII

23. DPC ULAWENG dengan kode XXIII

24. DPC TELLU LIMPOE dengan kode XXIV

25. DPC PONRE dengan kode XXV

26. DPC LAPPARIAJA dengan kode XXVI

27. DPC BENGO dengan kode XXVII

B. DEWAN PENGURUS KOMISARIAT Yang Telah Berafiliasi Dengan KEPMI-BONE kode disesuaikan dengan singkatan nama Komisariat tersebut.

C. LEMBAGA OTONOM dengan kode : LO

Asrama I KEPMI-BONE dengan kode : LO1

Asrama II KEPMI-BONE dengan kode : LO2

GBHO KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

(GBHO KEPMI BONE)


I. PENDAHULUAN


A. PENGANTAR

Kesatuan Pelajar Mahasisiwa Indonesia Bone sebagai bagian integral dari generasi muda Indonesia adalah wadah bagi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Serta diarahkan untuk menjadi kader kader potensial yang memiliki visi orientasi yang jauh ke depan dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman.

Dalam upaya pengembangan kemahasiswaan dan kepemudaaan, maka seluruh aktifitas organisasi dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terencana dengan mempertimbangkan aspek kemampuan SDM, kelembagaaan, sasaran program dan fasilitas penunjang lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone.


B. PENGERTIAN

GBHO adalah suatu haluan organisasi dalam haluan garis-garis besarnya sebagai pernyataaan kehendak Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bone yang ditetapkan dalam KONGRES KEPMI BONE.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

GBHO ditetapkan dengan maksud daan tujuan memberikan arah bagi kelangsungan organisasi dalam menjalankan aktifitasnya guna mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.


D. LANDASAN

GBHO ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KEPMI BONE serta Undang Undang Pemerintah RI tentang Ormas dan Kepemudaan.


E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

GBHO sebagai gambaran tentang arah pengembangan organisasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang disusun dan dituangkan dalam pola umum Program Kerja KEPMI BONE dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

V. MEKANISME KERJA ORGANISASI

VI. PENUTUP





II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

A. TUJUAN


Meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan anggotanya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, bangsa dan Negara serta agama menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur.


B. POTENSI DASAR

Potensi dasar dalam pengembangan KEPMI BONE adalah sebagai berikut:

1. Independensi Organisasi

2. Jumlah pelajar dan mahasiswa BONE yang besar

3. Kualitas Pelajar dan Mahasiswa Bone yang dapat diandalkan

4. Nilai Nilai sejarah dan sumber daya pembangunan Bone yang tinggi.


III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

PENDAHULUAN

Pola umum program jangka panjang disusun untuk memeberikan arah dan orientasi pengembangan Yng berkesinambungan bagi organisasi yang berpedoman pada potensi dasar KEPMI BONE secara bertahap yang dilaksanakan dari periode ke periode secara terencana dan terpadu.

Berdasarkan program dasar KEPMI BONE, maka disusunlah pola umum jangka panjang untuk kurun waktu 4 tahun sebagai acuan yang bersifat umum.


A. Pengertian

Program umum jangka panjang adalah acuan dasar yang bersifat umum bagi penyusunan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari periode ke periode.


B. Arah dan Sasaran

Program umum jangka panjang diarahkan kepada :

1. Melanjutkan cita cita KEPMI BONE denagn menitikberatkan pada tahapan pengkaderan yang menjadi keseluruhan kegiatan organisasi sebagai proses pengembangan anggota.

2. Perlunya pedoman pengkaderan yang baku dan senantiasa dikaji dan diperbaiki secara terus menerus untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

3. Sosialisai KEPMI BONE sebagai bagian dari pengkaderan sehingga terwujud integrasi Pelajar dan Mahasiswa Bone yang utuh.

4. Pola umum jangka panjang menitikberatkan pada tahapan sebagai berikut:

a. Pembinaan pola komunikasi timbale balik antara anggota dan alumni KEPMI BONE

b. Pelaksanaan proses regenerasi yang terpadu dan terencana

c. Pemenuhan fasilitas organisasi dan kesejahteraan anggota

d. Kontinuitas pelaksanaan pelatihan kepemimpinan diseluruh jajaran KEPMI BONE.

5. Pembinaan kerjasama timbal balik antara lembaga-lembaga intern dan ekstern KEPMI BONE.




C. Program Jangka Panjang

1. Peningkatan kualitas anggota

a. Mengadakan kegiatan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anggota.

b. Mengikuti kegiatan kegiatan penalaran, pelatihan pengembangan bakat minat yang mengarah pada peningkatan SDM.

2. Mencari format pengkaderan yang disesuaikan dengan nilai nilai budaya Bone

3. Peningkatan kualitas pengurus dan pengelolaan anggota.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana organisasi yang dapat menunjang pengembangan organisasi

5. Peningkatan peran organisasi:

a. Internal

1. Turut serta dalam proses pengembangan kepemudaan di Kabupaten Bone khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. Mengusahakan segala bentuk fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

3. Menjadi mitra kritis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

b. Eksternal

1. Mengkaji dan menganalisis fenomena social yang sedang berkembang di tengah tengah masyarakat serta diorientasikan pada pengembangan SDM.

2. Menyalurkan aspirasi dan pokok pokok pikiran pemuda dan Mahasiswa Bone pada pemerintah atau instansi terkait.

3. Melaksanakan aktifitas pengabdian pada masyarakat.


IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

PENDAHULUAN


A. PENGERTIAN

Pola umum jangka pendek merupakan penjabaran dari pola umum jangka panjang waktu satu periode kepengurusan (2 tahun).


B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Berfungsi sebagai pedoman:

1. Penyusunan dan penyelenggaraan program kerja pada jajaran KEPMI BONE dalam satu kepengurusan

2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengkaderan pada jajaran KEPMI BONE

3. Sebagai bahan instrument dalam mengevaluasi jalannya kepengurusan

4. Sebagai bahan acuan untuk periode kepengurusan selanjutnya.


C. ACUAN PROGRAM KERJA

A. Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Up-Grading kepengurusan

2. Pembenahan kelengkapan organisasi

3. Konsolidasi organisasi

4. Kegiatan untuk pengembangan aparat organisasi


B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Mengadakan event event olahraga dan seni

2. Membentuk wadah pembinaan bakat dan seni

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Mengaadakan penyuluhan penyuluhan yang mengarah pada perubahan dan pembaharuan tata social masyarakat

2. Melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

3. Bakti Sosial Terpadu

D. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat promosi wisata

2. Mengadakan kegiatan kegiatan yang bersifat kampanye pemenfaaatan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup.

E. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorientasi profit demi kepentingan organisasi

2. Membentuk Lembaga otonom yang bergerak di bidang kewirausahaan

F. Departemen Humas dan Pengembangan Jaringan

1. Mengupayakan pengadaan media informasi

2. Mengupayakan kemitraan program dengan pemerintah atau swasta

G. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Mengadakan event event ilmiah bagi pelajar dan Mahasiswa

2. Mengupayakan fasilitas beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Mengadakan kegiatan kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Melaksanakan kegiuatan kegiatan yang berorientasi pada apresiasi terhadap seni dan nilai budaya

3. Pelestarian situs peninggalan sejarah

I. Departemen Teknologi dan Informasi

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorintasi pada pengembangan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi Informasi.


V. PETUNJUK PENJABARAN PROGRAM KERJA

Pola program kerja jangka pendek dijabarkan lebih lanjut pada rapat kerja KEPMI BONE. Sebagai pedoman dalam membahas materi materi rapat kerja, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. AD/ART

2. GBHO

3. Rekomendasi

4. Peraturan Organisasi

5. Hasil hasil Kongres lainnya

6. Fenomena fenomena sosial budaya yang relevan dengan misi organisasi


VI. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan program kerja, maka perlu adanya koordinasi yang dilaksanakan secara simultan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, serta realisasi program kerja yang ada.

Upaya evaluasi akan dilaksanakan sedikitnya dalam 6 bulan yang melibatkan jajaran DPP KEPMI BONE


VII. MEKANISME DAN TATA KERJA ORGANISASI

A. UMUM

1. Tata kerja DPP KEPMI BONE Periode 2008-2010 disusun berdasarkan:

a. Ketentuan dalam AD/ART KEPMI BONE

b. Keputusan Kongres XV KEPMI BONE

c. Pendapat yang berkembang dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus merupakan badan eksekutif tertinggi yang besifat kolektif. Oleh karena itu, tugas tugasnya dilaksanakan dengan semangat persatuan , kekeluargaan dan kebersamaan.

3. Dengan adanya tata kerja ini adalah dalam rangka membedakan tugas dengan tujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

4. Azas-asas:

Kolektif artinya : Kebersamaan dalam mengambil kebijaksanaan kebijaksanaan organisasi

Kesinambungan artinya : Melanjutkan perencanaan dan pelaksanaan program program masa lalu sesuai dengan rekomendasi dari Kongres.

Keterpaduan artinya : Dalam menjalankan keseluruhan kegiatan/program kerja DPP KEPMI BONE harus dilaksanakan secara terpadu.


B. TUGAS POKOK DAN PENYUSUNAN DPP KEPMI BONE

1. Tugas pokok Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE sebagaimana dimaksudkan oleh Kongres KEPMI BONE adalah:

a. Memimpin organisasi KEPMI BONE dalam mencapai tujuan dan dalam melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang terdapat pada AD/ART dan Peraturan organisasi.

b. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja umum organisasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai daya guna yang maksimal.

c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan serta melaksanakan kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan, tugas pokok dan pengembangan organisasi.

d. Susunan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE terdiri dari:

1. Ketua Umum

2. Ketua-Ketua

3. Sekretaris Jenderal

4. Wakil Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

6. Kordinator-Kordinator dan Anggota Departemen


C. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Ketua Umum

a. Sebagai penanggungjawab tertinggi, memimpin organisasi sesuai ketentuan dalam AD/ART serta kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

b. Bersama-sama sekretaris jenderal bertanggungjawab atas jalannya organisasi dengan bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

c. Mengatur pembagian kerja diantara masing-masing ketua

d. Memimpin rapat – rapat seperti diatur dala Anggaran Rumah Tangga dan Tata Kerja ini.

e. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi wewenang menandatangani surat-surat keluar terutama yang bersifat keluar/bertindak atas nama organisasi.

f. Dalam hal-hal yang mendesak, Ketua Umum bersama Pengurus Harian yang dapat dihubungi dapat mengambil keputusan dan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Pengurus Pusat.

g. Menugaskan satu atau beberapa pengurus untuk mewakili DPP KEPMI BONE dalam acara-acara/Kegiatan atas nama DPP KEPMI BONE.

h. Dalam hal sedang berhalangan, dapat menunjuk salah seorang Ketua secara tertulis untuk melaksanakan tugas Ketua Umum.

2. Ketua-Ketua

a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan secara tertulis apabila ketua umum berhalangan.

b. Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPP KEPMI BONE

c. Bersama–sama Ketua Umum memecahkan/memutuskan permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan anggota bidang organisasi.

f. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan kegiatan DPP KEPMI BONE

g. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak.

h. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota Dewan Pengurus untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

i. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum bertanggungjawab atas keuangan organisasi.

j. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil Sekretaris Jenderal dalam rangka koordinasi kegiatan tekhnis administrative seluruh kegiatan KEPMI BONE.

3. Sekretaris Jenderal

a. Bersama Ketua Umum berindak untuk dan atas nama organisasi serta bersama Ketua Umum menandatangani Surat-surat keluar terutama yang berisi sikap kebijakan bersifat eksternal

b. Bersama Ketua Umum menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya.

c. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan sehari-hari kegiatan DPP KEPMI BONE.

d. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan sangat mendesak.

e. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota DPP untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

f. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil sekretaris dalam rangka koordinasi kegiatan teknis administratif seluruh kegiatan KEPMI BONE

g. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, dapat menunjuk wakil Sekretaris secara tertulis untuk melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal.

4. Wakil Sekertaris Jenderal

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan antara Sekretaris Jenderal dengan wakil Sekretaris Jenderal

b. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Jenderal atas penunjukan tertulis apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

c. Bersama-sama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan kegiatan departemen sesuai dengan pembagian tugas

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

a. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas kebijaksanaan pengaturan keuangan organisasi

b. Bertanggungjawab secara teknis atas pengelolaan keuangan organisasi

c. Bersama Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan pengaturan logistic KEPMI BONE atas persetujuan Ketua Umum

d. Membuat laporan keuangan paling kurang satu (1) kali dalam 6 bulan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

6. Koordinator-Koordinator Departemen (secara umum)

a. Merencanakan kegiatan untuk diajukan kepada rapat Koordinasi Departemen bersama Ketua–Ketua Bidang dan Wakil Sekretaris Jenderal menyusun dan mempersiapkan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan di bidang masing-masing berdasarkan program umum KEPMI BONE dan mengajukan rencana persetujuan DPP KEPMI BONE

b. Mengikuti perkembangan dibidang masing-masing yang secara terus menerus dan menganalisa serta membuat perkiraan tentang akibat-akibat yang timbul dari perkembangan keadaan tersebut.

c. melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh DPP KEPMI BONE serta kerjasama dengan berbagai unsure dilingkungan KEPMI BONE untuk menyukseskan program-program KEPMI BONE.

d. Mengadakan koordinasi dan merintis kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi diluar KEPMI BONE yang dapat menunjang program KEPMI BONE serta melaksanakannya setelah mendapat persetujuan dari DPP KEPMI BONE

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya kepada DPP KEPMI BONE

ANGGARAN RUMAH TANGGA KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PERIODE 2008-2010


BAB I

KEANGGOTAAN


Pasal 1

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah Pelajar dan Mahasiswa asal Bone atau keturunan orang Bone


Pasal 2

Anggota Luar biasa

Anggota luar biasa adalah orang Bone atau keturunan orang Bone yang tidak lagi terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa


Pasal 3

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah orang-orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi berdasarkan penetapan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

2. Status anggota kehormatan, selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) KEPMI BONE


Pasal 4

Tata Cara Keanggotaan

1. Seseorang yang akan menjadi anggota biasa, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada DPC dan/atau DPK

2. DPC dan DPK melakssanakan pengkaderan pada tingkst pertama sebagai proses penerimaaan anggota baru KEPMI BONE.

3. Setiap anggota KEPMI BONE memiliki lembaran Kader dan Kartu Tanda Anggota

4. Tata cara pegambilan Lembaran Kader dan kartu tanda anggota selanjutnya diatur oleh Pengurus DPP KEPMI BONE

Pasal 5

Hak-Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak:

a. Memilih dan dipilih

b. Mengeluarkan pendapat baik perorangan maupun kelompok demi kepentingan organisasi

c. Mendapat dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh organisasi

d. Mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh KEPMI BONE

e. Mengajukan pembelaan dihadapan sidang istimewa atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya

f. Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pegurus Cabang atau Dewan Pengurus Komisariat serta Lembaga Otonom yang bersangkutan

2. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali memilih dan dipilih

3. Anggota kehormatan mempunyai hak:

a. Mengajukan usul, saran atau pertanyaan kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Memberikan pertimbangan atas kebijaksanaan organisasi


Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Anggota wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi

2. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi kapan dan dimana saja

3. Anggota berkewajiban dan bertanggungjawab atas suksesnya setiap aktifitas organisasi


Pasal 7

Hilangnya Keanggotaan

Keanggotaan Kesaatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dinyatakan hilang karena:

1. Meninggal dunia

2. Permintaan sendiri


Pasal 8

Skorsing Dan Pemecatan

1. Anggota dapat diskorsing oleh Dewan Pengurus Pusat karena nyata-nyata telah melakukan tindakan yang melangggar ketentuan organisasi, setelah mendapat teguran tiga kali secara tertulis

2. Mencemarkan nama baik organisasi

3. Skorsing dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat

4. Pemecatan dapat dilakukan apabila telah mengalami satu (1) kali skorsing

5. Skorsing atau Pemecatan dinyatakan melalui forum Sidang Istimewa

6. Anggota yang diskorsing atau dipecat dapat membela diri pada forum khusus untuk itu, setelah mendapat rekomendasi dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan

7. DPK dan/atau DPC yang memberi rekomendasi selanjutnya bersama-sama dengan DPP KEPMI BONE mengadakan siding khusus untuk membahas pembelaan tersebut ditempat yang ditentukan oleh DPK, DPC dan/atau DPP secara bersama-sama

8. Pengurus DPK, DPC, dan/atau DPP yang diskorsing dan/atau dipecat hanya dapat membela diri di Forum Kongres setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Petimbangan Organisasi.


BAB II

KEKUASAAN ORGANISASI


Pasal 9

Kekuasaan Tingkat Pusat

1. Kongres

a. Kongres adalah musyawarah tertinggi organisasi yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat/Pembina, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Komisariat, unsur pengurus lembaga Otonom dan undangan lainnya.

b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi di organisasi

c. Kongres diadakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun

d. Kongres merupakan forum pemilihan Ketua Umum DPP KEPMI BONE

e. Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Rekomendasi, dan Peraturan Organisasi dilakukan pada saat Kongres

2. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat adalah forum musyawarah Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oeh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, Pengurus Lembaga Otonom dalam rangaka menentukan kebijakan arah kegiatan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja DPP

3. Rapat Pleno Tahunan

a. Rapat Pleno Tahunan diadakan satu (1) tahun masa kepengurusan yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, unsur Pengurus Lembaga Otonom.

b. Rapat Pleno Tahunan adalah forum evaluasi kinerja Dewan Pengurus Pusat untuk satu tahun kepengurusan.

4. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas merupakan forum musyawarah yang dihadiri oleh presidium DPP, unsur Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas diadakan jika untuk realisasi program kerja DPP, dipandang perlu melibatkan DPC dan/atau DPK

5. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum musyawarah dihadiri oleh Presidium DPP dan Koordinator-koordinator departemen

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum koordinasi bidang-bidang

c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi dan atau evaluasi Rekomendasi DPP yang diamanatkan oleh Kongres.

6. Rapat Pleno Bidang

a. Rapat Pleno Bidang adalah forum musyawarah bidang yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Bendahara Bidang serta anggota departemen bidang yang bersangkutan.

b. Rapat Pleno Bidang merupakan forum koordinasi departemen-departemen bidang bersangkutan

c. Rapat Pleno Bidang merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi program kerja.


Pasal 10

Kekuasaan Tingkat Cabang

1. Konferensi Cabang:

a. Konferensi Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang.

b. Konferensi Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsure Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Konferensi Cabang merupakan forum pemilihan Ketua Umum dan Sekertaris Umum Dewan Pengurus Cabang.

2. Rapat Kerja Cabang

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Cabang merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Cabang.

3. Rapat Pengurus Cabang

a. Rapat Pengurus Cabang dihadiri oleh pengurus cabang

b. Rapat pengurus cabang merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja cabang dan masalah penting lainnya yang terkait dengan organisasi.

Pasal 11

Kekuasaan Tingkat Komisariat

1. Musyawarah Komisariat

a. Musyawarah Komisariat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat.

b. Musyawarah Komisariat diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Musyawarah Komisariat merupakan forum pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Komisariat.

2. Rapat Kerja Komisariat

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Komisariat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Komisariat.

3. Rapat Pengurus Komisariat

a. Rapat Pengurus Komisariat dihadiri oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan

b. Rapat pengurus Komisariat merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja.








BAB III

STRUKTUR ORGANISASI


Pasal 12

A. Dewan Pengurus Pusat

1. Komposisi kepengurusan Dewan Pengurus Pusat mengakomodir unsur kesinambungan sebanyak 20% pada tingkatan Presidium sampai pada akhir kepengurusan terpilih.

2. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua Umum

b. Ketua-Ketua Bidang

c. Sekretaris Jenderal

d. Wakil Sekretaris Jenderal

e. Bendahara Umum

3. Dewan Pengurus Pusat dilengkapi bidang-bidang yang membawahi departemen-departemen sebagai berikut:

a. Bidang I

– Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

b. Bidang II

– Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

c.. Bidang III

– Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

– Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

d. Bidang IV

– Departemen Pendidikan dan Kekaderan

– Departemen Agama dan Kebudayaan

e. Bidang V

– Departemen Olahraga dan Seni

f. Bidang VI

– Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

g. Bidang VII

– Departemen Pengembangan Teknologi Informatika

B. Dewan Pengurus Cabang

C. Dewan Pengurus Komisariat


Pasal 13

Tugas dan wewenang

  1. Tugas

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Melaksanakan keputusan Kongres

2. Menjalankan konstitusi organisasi

3. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dihadapan Kongres

4. Bertindak mewakili KEPMI BONE baik secara ke dalam maupun ke luar.

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pegurus Komisariat

2. Wewenang

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang yang terpilih

2. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Komisariat yang terpilih

3. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Otonom yang terpilih

4. Menetapkan peraturan tentang lembaga otonom

5. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus lembaga otonom

6. Menerima, menskorsing dan memecat anggota KEPMI BONE

7. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat

8. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada tingkat komisariat

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pengurus Komisariat

1. Mengangkat dan menetapkan anggota luar biasa berdasarkan ketetapan organisasi

2. Mengangkat dan menetapkan satuan kepanitiaan pada tingkat komisariat

3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat.

4. Menerima dan mengajukan usul dalam hal skorsing dan pemecatan anggota

5. Memberikan penghargaan atau cenderamata kepada orang yang berhak karena jasa-jasanya.


BAB IV

SYARAT-SYARAT MENJADI PIMPINAN ORGANISASI


Pasal 14

Dewan Pengurus Pusat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE, atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum atau Sekertaris Umum pada DPC dan/atau DPK KEPMI BONE

4. Mampu dan bersedia menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Tidak pernah dikenai sanksi skorsing oleh DPP KEPMI BONE

6. Mempunyai rekomendasi atau mandat dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan.

7. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 15

Dewan Pengurus Cabang

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada salah satu perguruan tinggi

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 16

Dewan Pengurus Komisariat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi tempat Komisariat tersebut berkedudukan.

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi


BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 17

Status

1. Majelis pertimbangan merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat, Cabang dan Komisariat

2. Masa Bakti Majelis pertimbangan disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

3. Majelis Pertimbangan mengadakan sidang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam masa periode.

Pasal 18

Kekuasaan dan wewenang

1. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

2. Memberikaan saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus cabang, dan Dewan Pengurus Komisariat diminta ataupun tidak

3. Bersama-sama Dewan Pengurus Pusat, Cabang dan Komisariat mempersiapkan Kongres, Konferensi Cabaang dan Musyawarah Komisariat.


Pasal 19

Keanggotaan dan Pimpinan

1. Anggota Majelis Pertimbangan sebanyak tujuh (7) orang

2. Anggota Majelis Pertimbangan dipilih pada saat Kongres, Konferensi Cabang dan Musyawarah Komisariat

3. Anggota Majelis Pertimbangan tidak boleh merangkap merangkap anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

4. Komposisi Majelis Pertimbangan terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota-anggota



Pasal 20

Syarat-Syarat Menjadi Anggota Majelis Pertimbangan

1. Bertakwa kepada Allah SWT

2. Memiliki loyalitas terhadap KEPMI BONE

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.


Pasal 21

Tata Kerja Persidangan

1. Seluruh aktifitas majelis dilaksanakan oleh anggota majelis

2. Petunjuk pelaksanaan tentang tata Cara penyampaian usul atau saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan bersama-sama majelis.


BAB VI

USAHA DAN KEGIATAN


Pasal 22

Usaha-Usaha

1. Memupuk rasa kekeluargaan, kesetiakawan denangn sesame anggotanya dan dengan organisasi lainnya.

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan skala prioritas

3. Meningkatkan kadar keilmuan dan membina potensi kreatif

4. Meningkatkan rasa kekeluargaan denag para penasehat dan tokoh masyarakat Bone pada umumnya

5. Mengadakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan serta peraturan-peraturan organisasi

Pasal 23

Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan organisasi dibagi dalam departemen-departemen sebagai berikut:

A. Kegiatan untuk Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kegiatan yang diprioritaskan pada upaya pengembangan dan penguatan eksistensi organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan SDM dalam rangka mewujudkan kinerja aparat organisasi yang profesional

B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Kegiatan yang diarahkan untuk tujuan terciptanya hubungan kekeluargaan/persaudaraan antar sesama dan dengan pihak organisasi lain yang dilandasi semangat sportifitas.

2. Kegiatan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Kegiatan yang berorientasi pada pembaharuan dinamika social yang ideal dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2. Kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan sikap politik dan kessadaran hak asasi manusia.

D. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Kegiatan yang berorientasi pada usaha profit demi kepentingan organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada terciptanya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan

E. Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

1. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik antar sesama anggota, dengan pihak organisasi lain dan dengan masyarakat pada umumnya.

2. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik dengan pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional.

F. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Kegiatan yang bersifat penalaran dan kajian keilmuan dalam rangka mewujudkan terwujudnya kader-kader intelek.

2. Kegiatan yang bertujuan mendorong dan memfasilitasi kader-kader berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

G. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pariwisata.

2. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lingkungan hidup.

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Kegiatan yang mengarah pada pelestarian nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bone pada khususnya dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada umumnya.

I. Departemen Teknologi dan Informatika

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi

2. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap informasi.

J. Kegiatan lain selain bidang tersebut di atas adalah kegiatan yang sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada


BAB VII

KEUANGAN


Pasal 24

1. Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Iuran Anggota

b. Sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat

c. Bantuan pemerintah Kabupaten Bone

d. Usaha-usaha lain yang diupayakan oleh pengurus

2. Pengaturan Keuangan KEPMI BONE, selanjutnya diatur dalam PO.







BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI


Pasal 25

Lambang

1. Lambang KEPMI BONE adalah lambing Kabupaten Bone yang tengahnya terdiri dari:

a. Buku Terbuka

b. Pena yang bertangkai obor

c. Pada pita yang berwarna putih bertuliskan KEPMI BONE dengan warna merah

d. Lambang KEPMI BONE dipergunakan pada acara resmi yang dilaksanakan oleh KEPMI BONE

2. Jika dipasang pada baju seragam KEPMI BONE diletakkan pada saku sebelah kiri

3. Warna lambing KEPMI BONE sama dengan lambing Kabupaten Bone


Pasal 26

Bendera

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Bendera DPP KEPMI BONE berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 200 cm

2. Lebar 150 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS PUSAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis KEPMI BONE

d. Bendera DPP KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Bendera DPC berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis “Dewan Pengurus Cabang”

d. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama kecamatan

d. Bendera DPC KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan DPC bersangkutan.

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Bendera Dewan Pengurus Komisariat berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera Komisariat:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama komisariat

d. Bendera Komisariat dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan Komisariat

Pasal 27

Stempel

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Stempel untuk Ekspedisi Surat:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter vertical luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata PUSAT

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel untuk Kartu Anggota:

– Stempel berbentuk bundar

– Diameter vertikal dalam : 1, 05 cm,

– Diameter vertikal luar : 2, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata KEPMI BONE

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

c. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di sebelah garis batas logo terdapat garis tengah horizontal

– Di bagian atas garis tengah terdapat tulisan kalimat PANITIA PELAKSANA

– Di bagian bawah garis tengah terdapat tulisan kalimat DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Stempel Dewan Pengurus Harian

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Cabang

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama kecamatan cabang yang bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Kecamatan di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Stempel Dewan Pengurus Harian:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Komisariat

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama Komisariat bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Komisariat di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

4. Stempel lembaga otonom diatur dalam PO


Pasal 28

Jas

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama kecamatan bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPC KEPMI BONE

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama Komisariat bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPK KEPMI BONE


Pasal 29

Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh DPP KEPMI BONE atas rekomendasi DPK dan/atau DPC

2. Setiap anggota hanya memiliki satu kartu anggota


BAB IX

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN


Pasal 30

Dalam menjalankan kepengurusan selalu mengedepankan skala prioritas dari kebutuhan organisasi, dengan tetap mengedepankan asas-asas yang dipahami dalam KEPMI BONE


Pasal 31

Apabila terjadi kondisi genting atau luar biasa terhadap organisasi, pengurus secara bersama-sama mengatasi persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan integritas organisasi.


BAB X

PENUTUP


Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak diatur dan dijelaskan dalam Anggran Rumah Tangga ini selanjutnya diatur pada Peraturan Organisasi dan Peraturan yang dirumuskan pengurus KEPMI BONE.



ANGGARAN DASAR KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

ANGGARAN DASAR

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PERIODE 2008-2010

MUKADDIMAH

Sesungguhnya kami menyadari bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Kalimat tersebut akan senanitasa bersemayam dan menjadi api semangat bagi generasi muda Bone dalam rangka turut serta tampil disetiap pentas kompetisi anak bangsa. Generasi muda Bone sebagai bagian integral pemuda Indonesia merasa wajib pula untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Cita cita tersebut diatas hanya mungkin dapat dilkaukan apabila segenap potensi generasi bersatuan dalam visi maupun misi yang sama. Hal ini telah diajarkan serta diamanahkan oleh para leluhur Bone sebagaimana yang tertuang dalam untaian kata “MABBULO-SIPEPPA, MALILU-SIPAKAINGE, MALI SIPARAPPE, REBBA SIPATOKKONG”. Oleh karena itu, kami Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bone berhajat pula mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam suatu organisasi yang tersusun dalam suatu Anggran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini diberi nama Keatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone, disingkat KEPMI BONE

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 Juni 1966 sampai pada waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Republik Indonesia

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan, kemasyarakatan dan kekaderan

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan agama, bangsa dan Negara menuju keehidupan masyarakat yang adil dan makmur

Pasal 7

Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun pelajar dan mahasiswa Bone

2. Wadah pengembangan potensi dan kreatifitas

3. Wadah pembinaan generasi muda Bone dalam berbangsa dan bernegara

BAB III

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 8

Usaha

Mengusahakan fasilitas pembinaaan materiil dan spiritual sesuai kebutuhan dan perkembangan anggotanya

Pasal 9

Kegiatan

Organisasi ini melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan

2. Kegiatan dalam bidang pengembangan bakat dan minat yang meliputi olahraga, seni dan budaya.

3. Kegiatan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta demi tercapainya tujuan organisasi

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SISTEM ORGANISASI

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota KEPMI BONE terdiri dari:

a. Anggota Biasa

b. Anggota Luar Biasa

c. Anggota Kehormatan

2. Keanggotaan KEPMI BONE selanjutnya diatur dalam Anggran Rumah Tangga

Pasal 11

Sistem Organisasi

1. Pengorganisasian KEPMI BONE dilaksanakan dengan sistem koordinasi vertikal, kepada DPP untuk DPK dan DPC

2. DPP KEPMI BONE senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya denag pemerintah kabupaten Bone untuk segala aktifitasnya.

Pasal 12

Kepemimpinan

1. Lembaga Vertikal

a. Kepemimpinan tingkat Pusat adalah Dewan Pengurus Pusat

b. Dewan Pengurus Cabang adalah Kepemimpinan tingkat kecamatan

c. Dewan pengurus komisariat merupakan institusi KEPMI BONE setingkat DPC yang dibentuk di perguruan tinggi

Pasal 13

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat

2. Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi di tingkat cabang

3. Musyawarah Komisariat merupakan kekuasaan tertinggi di tigkat komisariat

4. Kekuasaan organisasi selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

2. Struktur organisasi di tingkat Cabang terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

3. Struktur organisasi di tingkat Komisariat terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

4. Struktur organisasi Lembaga Otonom terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Dewan Pengurus Harian

5. Struktur organisasi KEPMI BONE selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V

KEUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 15

Keuangan Oraganisasi

1. Keuangan organisasi bersumber dari:

a. Iuran Anggota

b. Bantuan Pemerintah dan swasta

c. Usaha lain yang halal

2. Keuangan organisasi selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

Atribut Organisasi

1. Atribut-Atribut Organisasi:

a. Lambang

b. Bendera

c. Jas

d. Stempel

2. Penjelasan tentang atribut organissasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dilakukan dalam Kongres

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala harta kekayaan yang dimilikinya diserahkan kepada lembaga sosial yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan DPP, DPC dan Dewan Pengurus Komisariat.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam menjalankan organisasi segala perangkat sistem selalu mengedepankan legalitas aturan secara berturut-turut

Pasal 20

Dalam hal organisasi dalam kondisi genting atau luar biasa, pengurus dapat mengambil kebijakan setelah bermusyawarah dengan semua perangkat system organisasi dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pembina dan penasehat KEPMI BONE serta pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan pada Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

DAERAH KU BONE

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A. Sultan Kasim,2002). Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan kearah yang lebih baik.
Ketiga hal yang dimaksud adalah :

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminology politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “ade pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasehat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh ade pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 yang pernah disampaikan kepada Raja Bone seperti yang dikemukakan oleh Wiwiek P . Yoesoep (1982 : 10) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung MangkauE mitai munrinna gauE (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada’ (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada’ (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa’na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik.
Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu.

Kirab Kerajaan Bone

Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng yang melahirkan TELLUM POCCOE atau dengan sebutan lain “LaMumpatue Ri Timurung” yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Kemudian pelajaran dan hikmah yang ketiga dapat dipetik dari sejarah kerajaan Bone adalah warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu.

Banyak refrensi yang bisa dipetik dari sari pati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya. Demikian halnya (kabupaten Bone) potensi yang besar yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya.

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

KOM. TENRIAWAU

 LPJ KEGIATAN

KEPMI BONE

KOMISARIAT TENRIAWARU KESEHATAN NEGERI MAKASSAR

 

A. PENDAHULUAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas kesuksesan KEPMI BONE KOMISARIAT TENRIAWARU KESEHATAN NEGERI MAKASSAR mengadakan Bakti Sosial Terpadu “Health Care 2006” pada tanggal 13-14 mei 2006 yang bertempat di Dusun Lerang Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone, dengan tema “ Jangan Ada Kusta Diantara Kita”.

Akhirnya kegiatan yang telah direncanakan dengan matang telah dilaksanakan oleh panitia. Suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi panitia karena kegiatan yang telah diformat sedemikian rupa dapat berjalan sebagaimana harapan bersama. Namun kami sangat menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam realisasi pelaksanaannya. Tentunya hal ini menjadi tolok ukur kegiatan kami sebagai pengurus KEPMI BONE KOMISARIAT TENRIAWARU KESEHATAN NEGERI MAKASSAR periode 2005-2006 untuk kegiatan – kegiatan berikutnya.

Sebagai bagian dari generasi kaum yang mengedepankan, menanamkan dan mengamalkan motto Mabbulo-sipeppa, Mallilu-Sipakainge, Mali-Siparappe nennia Rebba-Sipatokkong serta dengan niat luhur ingin bersumbangsih yang sekiranya dapat memberi pemaknaan yang hanya dapat dinilai dan dirasakan oleh masyarakat khusunya para penyandang kusta di Lerang, maka kami mengimplementasikan ilmu yang sesuai dengan Basic dan Skill pendidikan kami yaitu bidang kesehatan yang berorientasi pada masyarakat.

B. SASARAN

Dalam kegiatan ini , sasaran yang dapat dicapai oleh panitia dan diberikan pengobatan gratis adalah sekitar 600 penyandang kusta, meskipun jumlah penyandang yang terdata sebanyak 900 orang, namun karena sesuatu dan lain hal sehingga banyak diantara penyandang tersebut tidak hadir.

C. JENIS KEGIATAN

Jenis kegiatan yang dilakukan yaitu :

  • Deteksi Dini Penyakit Kusta

  • Penyuluhan Lingkungan Hidup

  • Penyuluhan Khusus Kusta dan Perawatan Mandiri

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis

  • Pemberian Obat-Obatan gratis

  • Penghijauan ( penyerahan bibit pohon)

 

D. REKAN MITRA

Kegiatan ini terlaksana dengan kerjasama yang baik antara KEPMI BONE KOMISARIAT TENRIAWARU KESEHATAN NEGERI MAKASSAR dengan :

  • Rumah Sakit Kusta Regional 1 Daya Makassar

  • Dinas Kesehatan Kabupaten Bone ( P2M )

  • Puskesmas Kecamatan Cina

  • Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sul-Sel

  • Pencinta Alam Selaras (Sintalaras UNM)

 

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

  • Direktur Politeknik Kesehatan Makassar

  • Direktur Akper Anging Mmmiri

  • Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan

  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

  • Direktur Rumah Sakit Kusta Regional 1 Daya Makassar

  • Kepala Puskesmas Kecamatan Cina

  • Kepala Wilayah Kecamatan Cina

  • Kepala Desa Abbumpungeng

  • Kepala Dusun Lerang

  • Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI BONE

  • Ketua Umum Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Tenriawaru Kesehatan Negeri Makassar

  • Panitia yang terlibat langsung dalam kegiatan ini

  • Dan semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali

 

F. PENGELUARAN DANA

Adapun rincian pengeluaran dana terlampir pada bagian akhir LPJ ini.

G. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban kegiatan ini kami susun sebenar-benarnya dan sebagai mana mestinya. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat di tiap individu panitia pelaksana dan pengalaman tersendiri sehingga ke depannya kami dapat melaksanakan kegiatan yang serupa dengan konsep yang berbeda, amiin.

Makassar, 20 Mei 2006

PANITIA PELAKSANA

SURATI                                                                                   NAIDAH NASYA

                     Ketua                                                                                   Sekretaris

Mengetahui :

PENGURUS KEPMI – BONE

KOMISARIAT TENRIAWARU KESEHATAN NEGERI MAKASSAR

PERIODE 2005 – 2006

 

 

 

HARNAWATI ANDI DJALLO

Ketua Umum