KEWARGANEGARAAN

A.Konsep Dasar Tentang Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu perssekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.
Istilah warga negara dahulu biasa di sebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa inggris (object) berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.
AS Hikam mendifinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
Koerniatmanto S, mendifinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.
Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

B. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman,yaitu:
1). Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berartinegeri, tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.
2). Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat,sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingpihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

C. Unsur-Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan

1.Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.
2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan,prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.
3.Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi)
Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.
Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif.Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapa menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif,seseorang yang tidak mau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repuidasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara ada yang dikenal dengan apatride untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untuk orang- orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap/dwikewarganegaraan, dan multipatride untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

D. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga nagara yang disebut sebagai demokrat,yakni antara lain sebagai berikut:
1. rasa hormat dan tanggung jawab
2. bersikap kritis
3. membuka diskusi dan dialog
4. bersikap terbuka
5. rasional
6. adil
7. jujur
Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom yang mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:
1. memiliki kemandirian
2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara
3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi
4. berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan denganpikiran dan sikap yang
santun.
5. mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan melalui stelsel pasif/operation of law dan melalui stesel aktif/by registration.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia , yaitu karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonannya, pewarganegaraan , turut ayah dan atau ibu serta karena pernyataan.

E. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks Indonesia, hak warga negaraterhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. diantaranya hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD gubahan kedua. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29), menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28 J),dan sebagainya.
Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga secara langsung ataupun perwakilan dalam saetiap perumusan dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGAAN

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGAAN
Paradigma pendidikan terkait dengan 4 hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan yaitu mahasiswa, dosen, materi dan manajemen pendidikan dan terdapat dua kutub paradigma yang paradoksal yaitu feodalistik dan humanistik.
Dalam paradigma feodalistik mahasiswa di tempatkan sebagai objek semata, sedangkan dosen satu-satunya sumber ilmu, kebenaran dan berprilaku otoriter dan birokratis.
Paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek pembelajaran dan dosen di posisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog peserta didik.
Pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat peserta didik menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sadar akan tanggungjawab individu dan sosial.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(CIVIC EDUCATION) DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI BERKEADABAN

Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran yang tidak aja pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian serta pembebasan yang merupakan tujuan pendidikan dan demokrasi. Dengan demikian batasan antara pendidikan dan demokrasi terdapat titik temu yang sangat signifikan karena pendidikan kewargaan yang merupakan pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM merupakan arena yang efektif dalam membangun mentalitas dan kultur demokratis berkeadaban.
Arah reformasi pendidikan diorientasikan pada restorasi budaya poltik yaitu pembentukan basic poltical competencies, pengembangan budaya politik yang santun, pengembangan tata kehidupan masyarakat yang damai dan menghindari kekerasan, mengajak masyarakat menegakkan sendi-sendi untuk menegakkan good and clean governance, membangun masyarakat madani yang mampu mengurus dri sambil mengawasi pemerintah dan penciptaan kemampuan belajar yang tinngi.
Pendidikan kewargaan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa dalam membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa alasan yaitu :
1.meningkatnya gejala dan kecenderungan political literacy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga dikalangan warganegara.
2.meningkatnya political apathism yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat luas yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi.
IDENTITAS NASIONAL
Kata identitas berasal dari bahasa inggris “identity” yang berarti harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri peribadi sendiri atau negara sendiri.
Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan seperti keinginan,cita-cita dan tujuan.
Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.
Pengertian umum nasionalisme
Mengacu pada awal pertumbuhannya, nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Nasionalisme sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman colonial, serta dipakai sebagai alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.
Para pengikut nasionalisme berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Tujuan bersama dapat direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.
Hubungan antara nasionalisme dengan warganegara sangat erat karena secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa (nation) merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.
NASIONALISME INDONESIA
Tumbuhnya paham kebangsaan Indonesia tidak bisa lepas dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk mempormulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke-Islaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia.
Para analis nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Islam bukan saja mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain. Satu-satunya ikatan universal yang tersedia diluar kekuasaan kolonial adalah Islam yang dalam aksi koletifnya diwakili oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Sarekat Islam yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam.
Gerakan Sarekat Islam yang tidak mengenal perbedaan kelas, profesi dan tempat tinggal ternyata tidak bertahan lama karena :
sejumlah aktivis tergoda untuk membelokkan kebijakan politik ke arah ideologi Islam
keinginan eksklusif sejumlah tokoh yang menyatakan Islam sebagai ideologi
masuknya paham marxisme ke dalam tubuh sarekat Islam melalui penyusupan yang dilakukan oleh aktivis politik partai berhaluan kiri .karena pertimbangan politik yang ada pada masa itu hanya dimiliki oleh Sarekat Islam
paham Marxisme pada mulanya berkembang diluar gerakan –gerakan kebangsaan pribumi yakniPartai Nasional Hindia Belanda yang menyerukan kesetaraan ras, keadilan sosial-ekonomi dan kemerdekaan yang didasarkan pada kerjasama Eropah-Indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya Soekarno mendirikan partai politik sendiri yuang mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda. Organisasi politik itu didirikan pada 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia, dengan tujuan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik dengan pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dengan paham ideologi Kebangsaan (nasionalisme).
Menjelang kemerdekaan, gerakan nasional yang dimotori oleh Soekarno berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama dan negara dalam sebuah negara indonesia merdeka.
Konsep nasionalisme Soekarno mendapat kritikan dari kalangan Islam. Bagi umat Islam Indonesia akan berakibat pada terputusnya tali persaudaraan internasional umat Islam dari saudara seimannya di negara-negara lain.
Untuk menghindarkan hal ini Tokoh Islam Mohammad Nasir mengatakan harus didasarkan pada niat yang suci yang bersifat ilahiah yang melampaui hal-hal bersifat material. Dengan itu nasionalisme Indonesia harus bercorak Islami. Lebih dari alasan sosiologis, Natsir menandaskan gagasannya dengan argumentasi historis bahwa Islamlah yang menjadi pembuka jalan medan politik kemerdekaan dan sebagai penanam awal bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat-sifat kepulauan dan keprovinsian.
Menghadapi kritikan dari kalangan Islam, Soekarno membantah tuduhan terhadap gagasan nasionalismenya. Menurutnya nasionalisme yang disuarakannya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat atau berwatak Chauvinisme.
Menurutnya nasionalisme itu adalah toleren, bercorak ketimuran dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropah, penuh nilai-nilai kemanusiaan dan kelompok nasional dapat bekerja sama dengan kelompok manapun baik Islam maupun Marxis.