GBHO KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

(GBHO KEPMI BONE)


I. PENDAHULUAN


A. PENGANTAR

Kesatuan Pelajar Mahasisiwa Indonesia Bone sebagai bagian integral dari generasi muda Indonesia adalah wadah bagi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Serta diarahkan untuk menjadi kader kader potensial yang memiliki visi orientasi yang jauh ke depan dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman.

Dalam upaya pengembangan kemahasiswaan dan kepemudaaan, maka seluruh aktifitas organisasi dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terencana dengan mempertimbangkan aspek kemampuan SDM, kelembagaaan, sasaran program dan fasilitas penunjang lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone.


B. PENGERTIAN

GBHO adalah suatu haluan organisasi dalam haluan garis-garis besarnya sebagai pernyataaan kehendak Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bone yang ditetapkan dalam KONGRES KEPMI BONE.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

GBHO ditetapkan dengan maksud daan tujuan memberikan arah bagi kelangsungan organisasi dalam menjalankan aktifitasnya guna mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.


D. LANDASAN

GBHO ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KEPMI BONE serta Undang Undang Pemerintah RI tentang Ormas dan Kepemudaan.


E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

GBHO sebagai gambaran tentang arah pengembangan organisasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang disusun dan dituangkan dalam pola umum Program Kerja KEPMI BONE dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

V. MEKANISME KERJA ORGANISASI

VI. PENUTUP





II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

A. TUJUAN


Meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan anggotanya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, bangsa dan Negara serta agama menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur.


B. POTENSI DASAR

Potensi dasar dalam pengembangan KEPMI BONE adalah sebagai berikut:

1. Independensi Organisasi

2. Jumlah pelajar dan mahasiswa BONE yang besar

3. Kualitas Pelajar dan Mahasiswa Bone yang dapat diandalkan

4. Nilai Nilai sejarah dan sumber daya pembangunan Bone yang tinggi.


III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

PENDAHULUAN

Pola umum program jangka panjang disusun untuk memeberikan arah dan orientasi pengembangan Yng berkesinambungan bagi organisasi yang berpedoman pada potensi dasar KEPMI BONE secara bertahap yang dilaksanakan dari periode ke periode secara terencana dan terpadu.

Berdasarkan program dasar KEPMI BONE, maka disusunlah pola umum jangka panjang untuk kurun waktu 4 tahun sebagai acuan yang bersifat umum.


A. Pengertian

Program umum jangka panjang adalah acuan dasar yang bersifat umum bagi penyusunan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari periode ke periode.


B. Arah dan Sasaran

Program umum jangka panjang diarahkan kepada :

1. Melanjutkan cita cita KEPMI BONE denagn menitikberatkan pada tahapan pengkaderan yang menjadi keseluruhan kegiatan organisasi sebagai proses pengembangan anggota.

2. Perlunya pedoman pengkaderan yang baku dan senantiasa dikaji dan diperbaiki secara terus menerus untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

3. Sosialisai KEPMI BONE sebagai bagian dari pengkaderan sehingga terwujud integrasi Pelajar dan Mahasiswa Bone yang utuh.

4. Pola umum jangka panjang menitikberatkan pada tahapan sebagai berikut:

a. Pembinaan pola komunikasi timbale balik antara anggota dan alumni KEPMI BONE

b. Pelaksanaan proses regenerasi yang terpadu dan terencana

c. Pemenuhan fasilitas organisasi dan kesejahteraan anggota

d. Kontinuitas pelaksanaan pelatihan kepemimpinan diseluruh jajaran KEPMI BONE.

5. Pembinaan kerjasama timbal balik antara lembaga-lembaga intern dan ekstern KEPMI BONE.




C. Program Jangka Panjang

1. Peningkatan kualitas anggota

a. Mengadakan kegiatan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anggota.

b. Mengikuti kegiatan kegiatan penalaran, pelatihan pengembangan bakat minat yang mengarah pada peningkatan SDM.

2. Mencari format pengkaderan yang disesuaikan dengan nilai nilai budaya Bone

3. Peningkatan kualitas pengurus dan pengelolaan anggota.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana organisasi yang dapat menunjang pengembangan organisasi

5. Peningkatan peran organisasi:

a. Internal

1. Turut serta dalam proses pengembangan kepemudaan di Kabupaten Bone khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. Mengusahakan segala bentuk fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

3. Menjadi mitra kritis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

b. Eksternal

1. Mengkaji dan menganalisis fenomena social yang sedang berkembang di tengah tengah masyarakat serta diorientasikan pada pengembangan SDM.

2. Menyalurkan aspirasi dan pokok pokok pikiran pemuda dan Mahasiswa Bone pada pemerintah atau instansi terkait.

3. Melaksanakan aktifitas pengabdian pada masyarakat.


IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

PENDAHULUAN


A. PENGERTIAN

Pola umum jangka pendek merupakan penjabaran dari pola umum jangka panjang waktu satu periode kepengurusan (2 tahun).


B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Berfungsi sebagai pedoman:

1. Penyusunan dan penyelenggaraan program kerja pada jajaran KEPMI BONE dalam satu kepengurusan

2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengkaderan pada jajaran KEPMI BONE

3. Sebagai bahan instrument dalam mengevaluasi jalannya kepengurusan

4. Sebagai bahan acuan untuk periode kepengurusan selanjutnya.


C. ACUAN PROGRAM KERJA

A. Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Up-Grading kepengurusan

2. Pembenahan kelengkapan organisasi

3. Konsolidasi organisasi

4. Kegiatan untuk pengembangan aparat organisasi


B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Mengadakan event event olahraga dan seni

2. Membentuk wadah pembinaan bakat dan seni

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Mengaadakan penyuluhan penyuluhan yang mengarah pada perubahan dan pembaharuan tata social masyarakat

2. Melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

3. Bakti Sosial Terpadu

D. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat promosi wisata

2. Mengadakan kegiatan kegiatan yang bersifat kampanye pemenfaaatan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup.

E. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorientasi profit demi kepentingan organisasi

2. Membentuk Lembaga otonom yang bergerak di bidang kewirausahaan

F. Departemen Humas dan Pengembangan Jaringan

1. Mengupayakan pengadaan media informasi

2. Mengupayakan kemitraan program dengan pemerintah atau swasta

G. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Mengadakan event event ilmiah bagi pelajar dan Mahasiswa

2. Mengupayakan fasilitas beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Mengadakan kegiatan kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Melaksanakan kegiuatan kegiatan yang berorientasi pada apresiasi terhadap seni dan nilai budaya

3. Pelestarian situs peninggalan sejarah

I. Departemen Teknologi dan Informasi

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorintasi pada pengembangan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi Informasi.


V. PETUNJUK PENJABARAN PROGRAM KERJA

Pola program kerja jangka pendek dijabarkan lebih lanjut pada rapat kerja KEPMI BONE. Sebagai pedoman dalam membahas materi materi rapat kerja, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. AD/ART

2. GBHO

3. Rekomendasi

4. Peraturan Organisasi

5. Hasil hasil Kongres lainnya

6. Fenomena fenomena sosial budaya yang relevan dengan misi organisasi


VI. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan program kerja, maka perlu adanya koordinasi yang dilaksanakan secara simultan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, serta realisasi program kerja yang ada.

Upaya evaluasi akan dilaksanakan sedikitnya dalam 6 bulan yang melibatkan jajaran DPP KEPMI BONE


VII. MEKANISME DAN TATA KERJA ORGANISASI

A. UMUM

1. Tata kerja DPP KEPMI BONE Periode 2008-2010 disusun berdasarkan:

a. Ketentuan dalam AD/ART KEPMI BONE

b. Keputusan Kongres XV KEPMI BONE

c. Pendapat yang berkembang dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus merupakan badan eksekutif tertinggi yang besifat kolektif. Oleh karena itu, tugas tugasnya dilaksanakan dengan semangat persatuan , kekeluargaan dan kebersamaan.

3. Dengan adanya tata kerja ini adalah dalam rangka membedakan tugas dengan tujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

4. Azas-asas:

Kolektif artinya : Kebersamaan dalam mengambil kebijaksanaan kebijaksanaan organisasi

Kesinambungan artinya : Melanjutkan perencanaan dan pelaksanaan program program masa lalu sesuai dengan rekomendasi dari Kongres.

Keterpaduan artinya : Dalam menjalankan keseluruhan kegiatan/program kerja DPP KEPMI BONE harus dilaksanakan secara terpadu.


B. TUGAS POKOK DAN PENYUSUNAN DPP KEPMI BONE

1. Tugas pokok Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE sebagaimana dimaksudkan oleh Kongres KEPMI BONE adalah:

a. Memimpin organisasi KEPMI BONE dalam mencapai tujuan dan dalam melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang terdapat pada AD/ART dan Peraturan organisasi.

b. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja umum organisasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai daya guna yang maksimal.

c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan serta melaksanakan kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan, tugas pokok dan pengembangan organisasi.

d. Susunan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE terdiri dari:

1. Ketua Umum

2. Ketua-Ketua

3. Sekretaris Jenderal

4. Wakil Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

6. Kordinator-Kordinator dan Anggota Departemen


C. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Ketua Umum

a. Sebagai penanggungjawab tertinggi, memimpin organisasi sesuai ketentuan dalam AD/ART serta kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

b. Bersama-sama sekretaris jenderal bertanggungjawab atas jalannya organisasi dengan bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

c. Mengatur pembagian kerja diantara masing-masing ketua

d. Memimpin rapat – rapat seperti diatur dala Anggaran Rumah Tangga dan Tata Kerja ini.

e. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi wewenang menandatangani surat-surat keluar terutama yang bersifat keluar/bertindak atas nama organisasi.

f. Dalam hal-hal yang mendesak, Ketua Umum bersama Pengurus Harian yang dapat dihubungi dapat mengambil keputusan dan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Pengurus Pusat.

g. Menugaskan satu atau beberapa pengurus untuk mewakili DPP KEPMI BONE dalam acara-acara/Kegiatan atas nama DPP KEPMI BONE.

h. Dalam hal sedang berhalangan, dapat menunjuk salah seorang Ketua secara tertulis untuk melaksanakan tugas Ketua Umum.

2. Ketua-Ketua

a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan secara tertulis apabila ketua umum berhalangan.

b. Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPP KEPMI BONE

c. Bersama–sama Ketua Umum memecahkan/memutuskan permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan anggota bidang organisasi.

f. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan kegiatan DPP KEPMI BONE

g. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak.

h. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota Dewan Pengurus untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

i. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum bertanggungjawab atas keuangan organisasi.

j. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil Sekretaris Jenderal dalam rangka koordinasi kegiatan tekhnis administrative seluruh kegiatan KEPMI BONE.

3. Sekretaris Jenderal

a. Bersama Ketua Umum berindak untuk dan atas nama organisasi serta bersama Ketua Umum menandatangani Surat-surat keluar terutama yang berisi sikap kebijakan bersifat eksternal

b. Bersama Ketua Umum menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya.

c. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan sehari-hari kegiatan DPP KEPMI BONE.

d. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan sangat mendesak.

e. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota DPP untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

f. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil sekretaris dalam rangka koordinasi kegiatan teknis administratif seluruh kegiatan KEPMI BONE

g. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, dapat menunjuk wakil Sekretaris secara tertulis untuk melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal.

4. Wakil Sekertaris Jenderal

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan antara Sekretaris Jenderal dengan wakil Sekretaris Jenderal

b. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Jenderal atas penunjukan tertulis apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

c. Bersama-sama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan kegiatan departemen sesuai dengan pembagian tugas

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

a. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas kebijaksanaan pengaturan keuangan organisasi

b. Bertanggungjawab secara teknis atas pengelolaan keuangan organisasi

c. Bersama Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan pengaturan logistic KEPMI BONE atas persetujuan Ketua Umum

d. Membuat laporan keuangan paling kurang satu (1) kali dalam 6 bulan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

6. Koordinator-Koordinator Departemen (secara umum)

a. Merencanakan kegiatan untuk diajukan kepada rapat Koordinasi Departemen bersama Ketua–Ketua Bidang dan Wakil Sekretaris Jenderal menyusun dan mempersiapkan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan di bidang masing-masing berdasarkan program umum KEPMI BONE dan mengajukan rencana persetujuan DPP KEPMI BONE

b. Mengikuti perkembangan dibidang masing-masing yang secara terus menerus dan menganalisa serta membuat perkiraan tentang akibat-akibat yang timbul dari perkembangan keadaan tersebut.

c. melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh DPP KEPMI BONE serta kerjasama dengan berbagai unsure dilingkungan KEPMI BONE untuk menyukseskan program-program KEPMI BONE.

d. Mengadakan koordinasi dan merintis kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi diluar KEPMI BONE yang dapat menunjang program KEPMI BONE serta melaksanakannya setelah mendapat persetujuan dari DPP KEPMI BONE

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya kepada DPP KEPMI BONE

3 Tanggapan

  1. Tabe ” kanda apakah semua DPK tidak membuat aD dan ART tersendiri tp mengacu pada AD dan ART DPP ?

  2. tapi bagaiman keefktifan sebuah lembaga kalau hal itu hanya mengacu pada DPP
    kalau memang seperti itu jadi kita menjalangkan sistem komando.?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: