ANGGARAN RUMAH TANGGA KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PERIODE 2008-2010


BAB I

KEANGGOTAAN


Pasal 1

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah Pelajar dan Mahasiswa asal Bone atau keturunan orang Bone


Pasal 2

Anggota Luar biasa

Anggota luar biasa adalah orang Bone atau keturunan orang Bone yang tidak lagi terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa


Pasal 3

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah orang-orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi berdasarkan penetapan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

2. Status anggota kehormatan, selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) KEPMI BONE


Pasal 4

Tata Cara Keanggotaan

1. Seseorang yang akan menjadi anggota biasa, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada DPC dan/atau DPK

2. DPC dan DPK melakssanakan pengkaderan pada tingkst pertama sebagai proses penerimaaan anggota baru KEPMI BONE.

3. Setiap anggota KEPMI BONE memiliki lembaran Kader dan Kartu Tanda Anggota

4. Tata cara pegambilan Lembaran Kader dan kartu tanda anggota selanjutnya diatur oleh Pengurus DPP KEPMI BONE

Pasal 5

Hak-Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak:

a. Memilih dan dipilih

b. Mengeluarkan pendapat baik perorangan maupun kelompok demi kepentingan organisasi

c. Mendapat dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh organisasi

d. Mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh KEPMI BONE

e. Mengajukan pembelaan dihadapan sidang istimewa atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya

f. Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pegurus Cabang atau Dewan Pengurus Komisariat serta Lembaga Otonom yang bersangkutan

2. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali memilih dan dipilih

3. Anggota kehormatan mempunyai hak:

a. Mengajukan usul, saran atau pertanyaan kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Memberikan pertimbangan atas kebijaksanaan organisasi


Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Anggota wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi

2. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi kapan dan dimana saja

3. Anggota berkewajiban dan bertanggungjawab atas suksesnya setiap aktifitas organisasi


Pasal 7

Hilangnya Keanggotaan

Keanggotaan Kesaatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dinyatakan hilang karena:

1. Meninggal dunia

2. Permintaan sendiri


Pasal 8

Skorsing Dan Pemecatan

1. Anggota dapat diskorsing oleh Dewan Pengurus Pusat karena nyata-nyata telah melakukan tindakan yang melangggar ketentuan organisasi, setelah mendapat teguran tiga kali secara tertulis

2. Mencemarkan nama baik organisasi

3. Skorsing dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat

4. Pemecatan dapat dilakukan apabila telah mengalami satu (1) kali skorsing

5. Skorsing atau Pemecatan dinyatakan melalui forum Sidang Istimewa

6. Anggota yang diskorsing atau dipecat dapat membela diri pada forum khusus untuk itu, setelah mendapat rekomendasi dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan

7. DPK dan/atau DPC yang memberi rekomendasi selanjutnya bersama-sama dengan DPP KEPMI BONE mengadakan siding khusus untuk membahas pembelaan tersebut ditempat yang ditentukan oleh DPK, DPC dan/atau DPP secara bersama-sama

8. Pengurus DPK, DPC, dan/atau DPP yang diskorsing dan/atau dipecat hanya dapat membela diri di Forum Kongres setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Petimbangan Organisasi.


BAB II

KEKUASAAN ORGANISASI


Pasal 9

Kekuasaan Tingkat Pusat

1. Kongres

a. Kongres adalah musyawarah tertinggi organisasi yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat/Pembina, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Komisariat, unsur pengurus lembaga Otonom dan undangan lainnya.

b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi di organisasi

c. Kongres diadakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun

d. Kongres merupakan forum pemilihan Ketua Umum DPP KEPMI BONE

e. Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Rekomendasi, dan Peraturan Organisasi dilakukan pada saat Kongres

2. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat adalah forum musyawarah Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oeh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, Pengurus Lembaga Otonom dalam rangaka menentukan kebijakan arah kegiatan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja DPP

3. Rapat Pleno Tahunan

a. Rapat Pleno Tahunan diadakan satu (1) tahun masa kepengurusan yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, unsur Pengurus Lembaga Otonom.

b. Rapat Pleno Tahunan adalah forum evaluasi kinerja Dewan Pengurus Pusat untuk satu tahun kepengurusan.

4. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas merupakan forum musyawarah yang dihadiri oleh presidium DPP, unsur Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas diadakan jika untuk realisasi program kerja DPP, dipandang perlu melibatkan DPC dan/atau DPK

5. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum musyawarah dihadiri oleh Presidium DPP dan Koordinator-koordinator departemen

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum koordinasi bidang-bidang

c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi dan atau evaluasi Rekomendasi DPP yang diamanatkan oleh Kongres.

6. Rapat Pleno Bidang

a. Rapat Pleno Bidang adalah forum musyawarah bidang yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Bendahara Bidang serta anggota departemen bidang yang bersangkutan.

b. Rapat Pleno Bidang merupakan forum koordinasi departemen-departemen bidang bersangkutan

c. Rapat Pleno Bidang merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi program kerja.


Pasal 10

Kekuasaan Tingkat Cabang

1. Konferensi Cabang:

a. Konferensi Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang.

b. Konferensi Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsure Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Konferensi Cabang merupakan forum pemilihan Ketua Umum dan Sekertaris Umum Dewan Pengurus Cabang.

2. Rapat Kerja Cabang

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Cabang merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Cabang.

3. Rapat Pengurus Cabang

a. Rapat Pengurus Cabang dihadiri oleh pengurus cabang

b. Rapat pengurus cabang merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja cabang dan masalah penting lainnya yang terkait dengan organisasi.

Pasal 11

Kekuasaan Tingkat Komisariat

1. Musyawarah Komisariat

a. Musyawarah Komisariat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat.

b. Musyawarah Komisariat diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Musyawarah Komisariat merupakan forum pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Komisariat.

2. Rapat Kerja Komisariat

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Komisariat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Komisariat.

3. Rapat Pengurus Komisariat

a. Rapat Pengurus Komisariat dihadiri oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan

b. Rapat pengurus Komisariat merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja.








BAB III

STRUKTUR ORGANISASI


Pasal 12

A. Dewan Pengurus Pusat

1. Komposisi kepengurusan Dewan Pengurus Pusat mengakomodir unsur kesinambungan sebanyak 20% pada tingkatan Presidium sampai pada akhir kepengurusan terpilih.

2. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua Umum

b. Ketua-Ketua Bidang

c. Sekretaris Jenderal

d. Wakil Sekretaris Jenderal

e. Bendahara Umum

3. Dewan Pengurus Pusat dilengkapi bidang-bidang yang membawahi departemen-departemen sebagai berikut:

a. Bidang I

– Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

b. Bidang II

– Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

c.. Bidang III

– Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

– Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

d. Bidang IV

– Departemen Pendidikan dan Kekaderan

– Departemen Agama dan Kebudayaan

e. Bidang V

– Departemen Olahraga dan Seni

f. Bidang VI

– Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

g. Bidang VII

– Departemen Pengembangan Teknologi Informatika

B. Dewan Pengurus Cabang

C. Dewan Pengurus Komisariat


Pasal 13

Tugas dan wewenang

  1. Tugas

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Melaksanakan keputusan Kongres

2. Menjalankan konstitusi organisasi

3. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dihadapan Kongres

4. Bertindak mewakili KEPMI BONE baik secara ke dalam maupun ke luar.

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pegurus Komisariat

2. Wewenang

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang yang terpilih

2. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Komisariat yang terpilih

3. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Otonom yang terpilih

4. Menetapkan peraturan tentang lembaga otonom

5. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus lembaga otonom

6. Menerima, menskorsing dan memecat anggota KEPMI BONE

7. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat

8. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada tingkat komisariat

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pengurus Komisariat

1. Mengangkat dan menetapkan anggota luar biasa berdasarkan ketetapan organisasi

2. Mengangkat dan menetapkan satuan kepanitiaan pada tingkat komisariat

3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat.

4. Menerima dan mengajukan usul dalam hal skorsing dan pemecatan anggota

5. Memberikan penghargaan atau cenderamata kepada orang yang berhak karena jasa-jasanya.


BAB IV

SYARAT-SYARAT MENJADI PIMPINAN ORGANISASI


Pasal 14

Dewan Pengurus Pusat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE, atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum atau Sekertaris Umum pada DPC dan/atau DPK KEPMI BONE

4. Mampu dan bersedia menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Tidak pernah dikenai sanksi skorsing oleh DPP KEPMI BONE

6. Mempunyai rekomendasi atau mandat dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan.

7. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 15

Dewan Pengurus Cabang

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada salah satu perguruan tinggi

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 16

Dewan Pengurus Komisariat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi tempat Komisariat tersebut berkedudukan.

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi


BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 17

Status

1. Majelis pertimbangan merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat, Cabang dan Komisariat

2. Masa Bakti Majelis pertimbangan disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

3. Majelis Pertimbangan mengadakan sidang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam masa periode.

Pasal 18

Kekuasaan dan wewenang

1. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

2. Memberikaan saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus cabang, dan Dewan Pengurus Komisariat diminta ataupun tidak

3. Bersama-sama Dewan Pengurus Pusat, Cabang dan Komisariat mempersiapkan Kongres, Konferensi Cabaang dan Musyawarah Komisariat.


Pasal 19

Keanggotaan dan Pimpinan

1. Anggota Majelis Pertimbangan sebanyak tujuh (7) orang

2. Anggota Majelis Pertimbangan dipilih pada saat Kongres, Konferensi Cabang dan Musyawarah Komisariat

3. Anggota Majelis Pertimbangan tidak boleh merangkap merangkap anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

4. Komposisi Majelis Pertimbangan terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota-anggota



Pasal 20

Syarat-Syarat Menjadi Anggota Majelis Pertimbangan

1. Bertakwa kepada Allah SWT

2. Memiliki loyalitas terhadap KEPMI BONE

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.


Pasal 21

Tata Kerja Persidangan

1. Seluruh aktifitas majelis dilaksanakan oleh anggota majelis

2. Petunjuk pelaksanaan tentang tata Cara penyampaian usul atau saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan bersama-sama majelis.


BAB VI

USAHA DAN KEGIATAN


Pasal 22

Usaha-Usaha

1. Memupuk rasa kekeluargaan, kesetiakawan denangn sesame anggotanya dan dengan organisasi lainnya.

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan skala prioritas

3. Meningkatkan kadar keilmuan dan membina potensi kreatif

4. Meningkatkan rasa kekeluargaan denag para penasehat dan tokoh masyarakat Bone pada umumnya

5. Mengadakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan serta peraturan-peraturan organisasi

Pasal 23

Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan organisasi dibagi dalam departemen-departemen sebagai berikut:

A. Kegiatan untuk Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kegiatan yang diprioritaskan pada upaya pengembangan dan penguatan eksistensi organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan SDM dalam rangka mewujudkan kinerja aparat organisasi yang profesional

B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Kegiatan yang diarahkan untuk tujuan terciptanya hubungan kekeluargaan/persaudaraan antar sesama dan dengan pihak organisasi lain yang dilandasi semangat sportifitas.

2. Kegiatan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Kegiatan yang berorientasi pada pembaharuan dinamika social yang ideal dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2. Kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan sikap politik dan kessadaran hak asasi manusia.

D. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Kegiatan yang berorientasi pada usaha profit demi kepentingan organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada terciptanya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan

E. Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

1. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik antar sesama anggota, dengan pihak organisasi lain dan dengan masyarakat pada umumnya.

2. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik dengan pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional.

F. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Kegiatan yang bersifat penalaran dan kajian keilmuan dalam rangka mewujudkan terwujudnya kader-kader intelek.

2. Kegiatan yang bertujuan mendorong dan memfasilitasi kader-kader berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

G. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pariwisata.

2. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lingkungan hidup.

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Kegiatan yang mengarah pada pelestarian nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bone pada khususnya dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada umumnya.

I. Departemen Teknologi dan Informatika

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi

2. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap informasi.

J. Kegiatan lain selain bidang tersebut di atas adalah kegiatan yang sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada


BAB VII

KEUANGAN


Pasal 24

1. Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Iuran Anggota

b. Sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat

c. Bantuan pemerintah Kabupaten Bone

d. Usaha-usaha lain yang diupayakan oleh pengurus

2. Pengaturan Keuangan KEPMI BONE, selanjutnya diatur dalam PO.







BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI


Pasal 25

Lambang

1. Lambang KEPMI BONE adalah lambing Kabupaten Bone yang tengahnya terdiri dari:

a. Buku Terbuka

b. Pena yang bertangkai obor

c. Pada pita yang berwarna putih bertuliskan KEPMI BONE dengan warna merah

d. Lambang KEPMI BONE dipergunakan pada acara resmi yang dilaksanakan oleh KEPMI BONE

2. Jika dipasang pada baju seragam KEPMI BONE diletakkan pada saku sebelah kiri

3. Warna lambing KEPMI BONE sama dengan lambing Kabupaten Bone


Pasal 26

Bendera

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Bendera DPP KEPMI BONE berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 200 cm

2. Lebar 150 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS PUSAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis KEPMI BONE

d. Bendera DPP KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Bendera DPC berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis “Dewan Pengurus Cabang”

d. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama kecamatan

d. Bendera DPC KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan DPC bersangkutan.

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Bendera Dewan Pengurus Komisariat berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera Komisariat:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama komisariat

d. Bendera Komisariat dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan Komisariat

Pasal 27

Stempel

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Stempel untuk Ekspedisi Surat:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter vertical luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata PUSAT

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel untuk Kartu Anggota:

– Stempel berbentuk bundar

– Diameter vertikal dalam : 1, 05 cm,

– Diameter vertikal luar : 2, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata KEPMI BONE

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

c. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di sebelah garis batas logo terdapat garis tengah horizontal

– Di bagian atas garis tengah terdapat tulisan kalimat PANITIA PELAKSANA

– Di bagian bawah garis tengah terdapat tulisan kalimat DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Stempel Dewan Pengurus Harian

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Cabang

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama kecamatan cabang yang bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Kecamatan di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Stempel Dewan Pengurus Harian:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Komisariat

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama Komisariat bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Komisariat di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

4. Stempel lembaga otonom diatur dalam PO


Pasal 28

Jas

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama kecamatan bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPC KEPMI BONE

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama Komisariat bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPK KEPMI BONE


Pasal 29

Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh DPP KEPMI BONE atas rekomendasi DPK dan/atau DPC

2. Setiap anggota hanya memiliki satu kartu anggota


BAB IX

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN


Pasal 30

Dalam menjalankan kepengurusan selalu mengedepankan skala prioritas dari kebutuhan organisasi, dengan tetap mengedepankan asas-asas yang dipahami dalam KEPMI BONE


Pasal 31

Apabila terjadi kondisi genting atau luar biasa terhadap organisasi, pengurus secara bersama-sama mengatasi persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan integritas organisasi.


BAB X

PENUTUP


Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak diatur dan dijelaskan dalam Anggran Rumah Tangga ini selanjutnya diatur pada Peraturan Organisasi dan Peraturan yang dirumuskan pengurus KEPMI BONE.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: