GBHO KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

GARIS GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

(GBHO KEPMI BONE)


I. PENDAHULUAN


A. PENGANTAR

Kesatuan Pelajar Mahasisiwa Indonesia Bone sebagai bagian integral dari generasi muda Indonesia adalah wadah bagi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Serta diarahkan untuk menjadi kader kader potensial yang memiliki visi orientasi yang jauh ke depan dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman.

Dalam upaya pengembangan kemahasiswaan dan kepemudaaan, maka seluruh aktifitas organisasi dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terencana dengan mempertimbangkan aspek kemampuan SDM, kelembagaaan, sasaran program dan fasilitas penunjang lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone.


B. PENGERTIAN

GBHO adalah suatu haluan organisasi dalam haluan garis-garis besarnya sebagai pernyataaan kehendak Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bone yang ditetapkan dalam KONGRES KEPMI BONE.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

GBHO ditetapkan dengan maksud daan tujuan memberikan arah bagi kelangsungan organisasi dalam menjalankan aktifitasnya guna mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.


D. LANDASAN

GBHO ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KEPMI BONE serta Undang Undang Pemerintah RI tentang Ormas dan Kepemudaan.


E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

GBHO sebagai gambaran tentang arah pengembangan organisasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang disusun dan dituangkan dalam pola umum Program Kerja KEPMI BONE dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

V. MEKANISME KERJA ORGANISASI

VI. PENUTUP





II. PROGRAM DASAR KEPMI BONE

A. TUJUAN


Meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan anggotanya serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, bangsa dan Negara serta agama menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur.


B. POTENSI DASAR

Potensi dasar dalam pengembangan KEPMI BONE adalah sebagai berikut:

1. Independensi Organisasi

2. Jumlah pelajar dan mahasiswa BONE yang besar

3. Kualitas Pelajar dan Mahasiswa Bone yang dapat diandalkan

4. Nilai Nilai sejarah dan sumber daya pembangunan Bone yang tinggi.


III. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG

PENDAHULUAN

Pola umum program jangka panjang disusun untuk memeberikan arah dan orientasi pengembangan Yng berkesinambungan bagi organisasi yang berpedoman pada potensi dasar KEPMI BONE secara bertahap yang dilaksanakan dari periode ke periode secara terencana dan terpadu.

Berdasarkan program dasar KEPMI BONE, maka disusunlah pola umum jangka panjang untuk kurun waktu 4 tahun sebagai acuan yang bersifat umum.


A. Pengertian

Program umum jangka panjang adalah acuan dasar yang bersifat umum bagi penyusunan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari periode ke periode.


B. Arah dan Sasaran

Program umum jangka panjang diarahkan kepada :

1. Melanjutkan cita cita KEPMI BONE denagn menitikberatkan pada tahapan pengkaderan yang menjadi keseluruhan kegiatan organisasi sebagai proses pengembangan anggota.

2. Perlunya pedoman pengkaderan yang baku dan senantiasa dikaji dan diperbaiki secara terus menerus untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

3. Sosialisai KEPMI BONE sebagai bagian dari pengkaderan sehingga terwujud integrasi Pelajar dan Mahasiswa Bone yang utuh.

4. Pola umum jangka panjang menitikberatkan pada tahapan sebagai berikut:

a. Pembinaan pola komunikasi timbale balik antara anggota dan alumni KEPMI BONE

b. Pelaksanaan proses regenerasi yang terpadu dan terencana

c. Pemenuhan fasilitas organisasi dan kesejahteraan anggota

d. Kontinuitas pelaksanaan pelatihan kepemimpinan diseluruh jajaran KEPMI BONE.

5. Pembinaan kerjasama timbal balik antara lembaga-lembaga intern dan ekstern KEPMI BONE.




C. Program Jangka Panjang

1. Peningkatan kualitas anggota

a. Mengadakan kegiatan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anggota.

b. Mengikuti kegiatan kegiatan penalaran, pelatihan pengembangan bakat minat yang mengarah pada peningkatan SDM.

2. Mencari format pengkaderan yang disesuaikan dengan nilai nilai budaya Bone

3. Peningkatan kualitas pengurus dan pengelolaan anggota.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana organisasi yang dapat menunjang pengembangan organisasi

5. Peningkatan peran organisasi:

a. Internal

1. Turut serta dalam proses pengembangan kepemudaan di Kabupaten Bone khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. Mengusahakan segala bentuk fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

3. Menjadi mitra kritis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

b. Eksternal

1. Mengkaji dan menganalisis fenomena social yang sedang berkembang di tengah tengah masyarakat serta diorientasikan pada pengembangan SDM.

2. Menyalurkan aspirasi dan pokok pokok pikiran pemuda dan Mahasiswa Bone pada pemerintah atau instansi terkait.

3. Melaksanakan aktifitas pengabdian pada masyarakat.


IV. POLA UMUM JANGKA PENDEK

PENDAHULUAN


A. PENGERTIAN

Pola umum jangka pendek merupakan penjabaran dari pola umum jangka panjang waktu satu periode kepengurusan (2 tahun).


B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Berfungsi sebagai pedoman:

1. Penyusunan dan penyelenggaraan program kerja pada jajaran KEPMI BONE dalam satu kepengurusan

2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengkaderan pada jajaran KEPMI BONE

3. Sebagai bahan instrument dalam mengevaluasi jalannya kepengurusan

4. Sebagai bahan acuan untuk periode kepengurusan selanjutnya.


C. ACUAN PROGRAM KERJA

A. Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Up-Grading kepengurusan

2. Pembenahan kelengkapan organisasi

3. Konsolidasi organisasi

4. Kegiatan untuk pengembangan aparat organisasi


B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Mengadakan event event olahraga dan seni

2. Membentuk wadah pembinaan bakat dan seni

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Mengaadakan penyuluhan penyuluhan yang mengarah pada perubahan dan pembaharuan tata social masyarakat

2. Melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

3. Bakti Sosial Terpadu

D. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat promosi wisata

2. Mengadakan kegiatan kegiatan yang bersifat kampanye pemenfaaatan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup.

E. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorientasi profit demi kepentingan organisasi

2. Membentuk Lembaga otonom yang bergerak di bidang kewirausahaan

F. Departemen Humas dan Pengembangan Jaringan

1. Mengupayakan pengadaan media informasi

2. Mengupayakan kemitraan program dengan pemerintah atau swasta

G. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Mengadakan event event ilmiah bagi pelajar dan Mahasiswa

2. Mengupayakan fasilitas beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Mengadakan kegiatan kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Melaksanakan kegiuatan kegiatan yang berorientasi pada apresiasi terhadap seni dan nilai budaya

3. Pelestarian situs peninggalan sejarah

I. Departemen Teknologi dan Informasi

1. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang berorintasi pada pengembangan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi Informasi.


V. PETUNJUK PENJABARAN PROGRAM KERJA

Pola program kerja jangka pendek dijabarkan lebih lanjut pada rapat kerja KEPMI BONE. Sebagai pedoman dalam membahas materi materi rapat kerja, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. AD/ART

2. GBHO

3. Rekomendasi

4. Peraturan Organisasi

5. Hasil hasil Kongres lainnya

6. Fenomena fenomena sosial budaya yang relevan dengan misi organisasi


VI. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan program kerja, maka perlu adanya koordinasi yang dilaksanakan secara simultan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, serta realisasi program kerja yang ada.

Upaya evaluasi akan dilaksanakan sedikitnya dalam 6 bulan yang melibatkan jajaran DPP KEPMI BONE


VII. MEKANISME DAN TATA KERJA ORGANISASI

A. UMUM

1. Tata kerja DPP KEPMI BONE Periode 2008-2010 disusun berdasarkan:

a. Ketentuan dalam AD/ART KEPMI BONE

b. Keputusan Kongres XV KEPMI BONE

c. Pendapat yang berkembang dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus merupakan badan eksekutif tertinggi yang besifat kolektif. Oleh karena itu, tugas tugasnya dilaksanakan dengan semangat persatuan , kekeluargaan dan kebersamaan.

3. Dengan adanya tata kerja ini adalah dalam rangka membedakan tugas dengan tujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

4. Azas-asas:

Kolektif artinya : Kebersamaan dalam mengambil kebijaksanaan kebijaksanaan organisasi

Kesinambungan artinya : Melanjutkan perencanaan dan pelaksanaan program program masa lalu sesuai dengan rekomendasi dari Kongres.

Keterpaduan artinya : Dalam menjalankan keseluruhan kegiatan/program kerja DPP KEPMI BONE harus dilaksanakan secara terpadu.


B. TUGAS POKOK DAN PENYUSUNAN DPP KEPMI BONE

1. Tugas pokok Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE sebagaimana dimaksudkan oleh Kongres KEPMI BONE adalah:

a. Memimpin organisasi KEPMI BONE dalam mencapai tujuan dan dalam melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang terdapat pada AD/ART dan Peraturan organisasi.

b. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja umum organisasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai daya guna yang maksimal.

c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan serta melaksanakan kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan, tugas pokok dan pengembangan organisasi.

d. Susunan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE terdiri dari:

1. Ketua Umum

2. Ketua-Ketua

3. Sekretaris Jenderal

4. Wakil Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

6. Kordinator-Kordinator dan Anggota Departemen


C. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Ketua Umum

a. Sebagai penanggungjawab tertinggi, memimpin organisasi sesuai ketentuan dalam AD/ART serta kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

b. Bersama-sama sekretaris jenderal bertanggungjawab atas jalannya organisasi dengan bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh DPP KEPMI BONE

c. Mengatur pembagian kerja diantara masing-masing ketua

d. Memimpin rapat – rapat seperti diatur dala Anggaran Rumah Tangga dan Tata Kerja ini.

e. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi wewenang menandatangani surat-surat keluar terutama yang bersifat keluar/bertindak atas nama organisasi.

f. Dalam hal-hal yang mendesak, Ketua Umum bersama Pengurus Harian yang dapat dihubungi dapat mengambil keputusan dan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Pengurus Pusat.

g. Menugaskan satu atau beberapa pengurus untuk mewakili DPP KEPMI BONE dalam acara-acara/Kegiatan atas nama DPP KEPMI BONE.

h. Dalam hal sedang berhalangan, dapat menunjuk salah seorang Ketua secara tertulis untuk melaksanakan tugas Ketua Umum.

2. Ketua-Ketua

a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan secara tertulis apabila ketua umum berhalangan.

b. Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan keputusan DPP KEPMI BONE

c. Bersama–sama Ketua Umum memecahkan/memutuskan permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan anggota bidang organisasi.

f. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan kegiatan DPP KEPMI BONE

g. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak.

h. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota Dewan Pengurus untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

i. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum bertanggungjawab atas keuangan organisasi.

j. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil Sekretaris Jenderal dalam rangka koordinasi kegiatan tekhnis administrative seluruh kegiatan KEPMI BONE.

3. Sekretaris Jenderal

a. Bersama Ketua Umum berindak untuk dan atas nama organisasi serta bersama Ketua Umum menandatangani Surat-surat keluar terutama yang berisi sikap kebijakan bersifat eksternal

b. Bersama Ketua Umum menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya.

c. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan sehari-hari kegiatan DPP KEPMI BONE.

d. Bersama-sama dengan pengurus harian yang dapat dihubungi memberikan saran kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam keadaan sangat mendesak.

e. Bersama Ketua Umum menunjuk beberapa anggota DPP untuk menangani satu/beberapa kegiatan departemen yang kurang atau tidak berjalan.

f. Mengadakan pembagian tugas diantara wakil sekretaris dalam rangka koordinasi kegiatan teknis administratif seluruh kegiatan KEPMI BONE

g. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, dapat menunjuk wakil Sekretaris secara tertulis untuk melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal.

4. Wakil Sekertaris Jenderal

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan antara Sekretaris Jenderal dengan wakil Sekretaris Jenderal

b. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Jenderal atas penunjukan tertulis apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

c. Bersama-sama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan kegiatan departemen sesuai dengan pembagian tugas

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal

5. Bendahara Umum

a. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas kebijaksanaan pengaturan keuangan organisasi

b. Bertanggungjawab secara teknis atas pengelolaan keuangan organisasi

c. Bersama Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan pengaturan logistic KEPMI BONE atas persetujuan Ketua Umum

d. Membuat laporan keuangan paling kurang satu (1) kali dalam 6 bulan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno DPP KEPMI BONE

6. Koordinator-Koordinator Departemen (secara umum)

a. Merencanakan kegiatan untuk diajukan kepada rapat Koordinasi Departemen bersama Ketua–Ketua Bidang dan Wakil Sekretaris Jenderal menyusun dan mempersiapkan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan di bidang masing-masing berdasarkan program umum KEPMI BONE dan mengajukan rencana persetujuan DPP KEPMI BONE

b. Mengikuti perkembangan dibidang masing-masing yang secara terus menerus dan menganalisa serta membuat perkiraan tentang akibat-akibat yang timbul dari perkembangan keadaan tersebut.

c. melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh DPP KEPMI BONE serta kerjasama dengan berbagai unsure dilingkungan KEPMI BONE untuk menyukseskan program-program KEPMI BONE.

d. Mengadakan koordinasi dan merintis kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi diluar KEPMI BONE yang dapat menunjang program KEPMI BONE serta melaksanakannya setelah mendapat persetujuan dari DPP KEPMI BONE

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya kepada DPP KEPMI BONE

ANGGARAN RUMAH TANGGA KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PERIODE 2008-2010


BAB I

KEANGGOTAAN


Pasal 1

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah Pelajar dan Mahasiswa asal Bone atau keturunan orang Bone


Pasal 2

Anggota Luar biasa

Anggota luar biasa adalah orang Bone atau keturunan orang Bone yang tidak lagi terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa


Pasal 3

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah orang-orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi berdasarkan penetapan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

2. Status anggota kehormatan, selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) KEPMI BONE


Pasal 4

Tata Cara Keanggotaan

1. Seseorang yang akan menjadi anggota biasa, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada DPC dan/atau DPK

2. DPC dan DPK melakssanakan pengkaderan pada tingkst pertama sebagai proses penerimaaan anggota baru KEPMI BONE.

3. Setiap anggota KEPMI BONE memiliki lembaran Kader dan Kartu Tanda Anggota

4. Tata cara pegambilan Lembaran Kader dan kartu tanda anggota selanjutnya diatur oleh Pengurus DPP KEPMI BONE

Pasal 5

Hak-Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak:

a. Memilih dan dipilih

b. Mengeluarkan pendapat baik perorangan maupun kelompok demi kepentingan organisasi

c. Mendapat dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh organisasi

d. Mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh KEPMI BONE

e. Mengajukan pembelaan dihadapan sidang istimewa atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya

f. Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pegurus Cabang atau Dewan Pengurus Komisariat serta Lembaga Otonom yang bersangkutan

2. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali memilih dan dipilih

3. Anggota kehormatan mempunyai hak:

a. Mengajukan usul, saran atau pertanyaan kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Memberikan pertimbangan atas kebijaksanaan organisasi


Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Anggota wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi

2. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi kapan dan dimana saja

3. Anggota berkewajiban dan bertanggungjawab atas suksesnya setiap aktifitas organisasi


Pasal 7

Hilangnya Keanggotaan

Keanggotaan Kesaatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone dinyatakan hilang karena:

1. Meninggal dunia

2. Permintaan sendiri


Pasal 8

Skorsing Dan Pemecatan

1. Anggota dapat diskorsing oleh Dewan Pengurus Pusat karena nyata-nyata telah melakukan tindakan yang melangggar ketentuan organisasi, setelah mendapat teguran tiga kali secara tertulis

2. Mencemarkan nama baik organisasi

3. Skorsing dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat

4. Pemecatan dapat dilakukan apabila telah mengalami satu (1) kali skorsing

5. Skorsing atau Pemecatan dinyatakan melalui forum Sidang Istimewa

6. Anggota yang diskorsing atau dipecat dapat membela diri pada forum khusus untuk itu, setelah mendapat rekomendasi dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan

7. DPK dan/atau DPC yang memberi rekomendasi selanjutnya bersama-sama dengan DPP KEPMI BONE mengadakan siding khusus untuk membahas pembelaan tersebut ditempat yang ditentukan oleh DPK, DPC dan/atau DPP secara bersama-sama

8. Pengurus DPK, DPC, dan/atau DPP yang diskorsing dan/atau dipecat hanya dapat membela diri di Forum Kongres setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Petimbangan Organisasi.


BAB II

KEKUASAAN ORGANISASI


Pasal 9

Kekuasaan Tingkat Pusat

1. Kongres

a. Kongres adalah musyawarah tertinggi organisasi yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat/Pembina, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Komisariat, unsur pengurus lembaga Otonom dan undangan lainnya.

b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi di organisasi

c. Kongres diadakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun

d. Kongres merupakan forum pemilihan Ketua Umum DPP KEPMI BONE

e. Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Rekomendasi, dan Peraturan Organisasi dilakukan pada saat Kongres

2. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat adalah forum musyawarah Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oeh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, Pengurus Lembaga Otonom dalam rangaka menentukan kebijakan arah kegiatan Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja DPP

3. Rapat Pleno Tahunan

a. Rapat Pleno Tahunan diadakan satu (1) tahun masa kepengurusan yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Cabang, unsur Dewan Pengurus Komisariat, unsur Pengurus Lembaga Otonom.

b. Rapat Pleno Tahunan adalah forum evaluasi kinerja Dewan Pengurus Pusat untuk satu tahun kepengurusan.

4. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas merupakan forum musyawarah yang dihadiri oleh presidium DPP, unsur Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Diperluas diadakan jika untuk realisasi program kerja DPP, dipandang perlu melibatkan DPC dan/atau DPK

5. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum musyawarah dihadiri oleh Presidium DPP dan Koordinator-koordinator departemen

b. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum koordinasi bidang-bidang

c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi dan atau evaluasi Rekomendasi DPP yang diamanatkan oleh Kongres.

6. Rapat Pleno Bidang

a. Rapat Pleno Bidang adalah forum musyawarah bidang yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Bendahara Bidang serta anggota departemen bidang yang bersangkutan.

b. Rapat Pleno Bidang merupakan forum koordinasi departemen-departemen bidang bersangkutan

c. Rapat Pleno Bidang merupakan forum pembahasan kemungkinan realisasi program kerja.


Pasal 10

Kekuasaan Tingkat Cabang

1. Konferensi Cabang:

a. Konferensi Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang.

b. Konferensi Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsure Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Konferensi Cabang merupakan forum pemilihan Ketua Umum dan Sekertaris Umum Dewan Pengurus Cabang.

2. Rapat Kerja Cabang

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang serta pelajar dan mahasiswa lain yang berasal dari kecamatan bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Cabang merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Cabang.

3. Rapat Pengurus Cabang

a. Rapat Pengurus Cabang dihadiri oleh pengurus cabang

b. Rapat pengurus cabang merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja cabang dan masalah penting lainnya yang terkait dengan organisasi.

Pasal 11

Kekuasaan Tingkat Komisariat

1. Musyawarah Komisariat

a. Musyawarah Komisariat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat.

b. Musyawarah Komisariat diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

c. Musyawarah Komisariat merupakan forum pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Komisariat.

2. Rapat Kerja Komisariat

a. Rapat Kerja Cabang diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun yang dihadiri oleh unsur Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Komisariat dan anggota yang masih berstatus mahasiswa aktif di institusi/perguruan tinggi bersangkutan serta dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai peninjau.

b. Rapat Kerja Dewan Pengurus Komisariat merupakan forum penyusunan dan penetapan program kerja Komisariat.

3. Rapat Pengurus Komisariat

a. Rapat Pengurus Komisariat dihadiri oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan

b. Rapat pengurus Komisariat merupakan forum pembahasan pelaksanaan program kerja.








BAB III

STRUKTUR ORGANISASI


Pasal 12

A. Dewan Pengurus Pusat

1. Komposisi kepengurusan Dewan Pengurus Pusat mengakomodir unsur kesinambungan sebanyak 20% pada tingkatan Presidium sampai pada akhir kepengurusan terpilih.

2. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua Umum

b. Ketua-Ketua Bidang

c. Sekretaris Jenderal

d. Wakil Sekretaris Jenderal

e. Bendahara Umum

3. Dewan Pengurus Pusat dilengkapi bidang-bidang yang membawahi departemen-departemen sebagai berikut:

a. Bidang I

– Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

b. Bidang II

– Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

c.. Bidang III

– Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

– Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

d. Bidang IV

– Departemen Pendidikan dan Kekaderan

– Departemen Agama dan Kebudayaan

e. Bidang V

– Departemen Olahraga dan Seni

f. Bidang VI

– Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

g. Bidang VII

– Departemen Pengembangan Teknologi Informatika

B. Dewan Pengurus Cabang

C. Dewan Pengurus Komisariat


Pasal 13

Tugas dan wewenang

  1. Tugas

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Melaksanakan keputusan Kongres

2. Menjalankan konstitusi organisasi

3. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dihadapan Kongres

4. Bertindak mewakili KEPMI BONE baik secara ke dalam maupun ke luar.

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pegurus Komisariat

2. Wewenang

a. Dewan Pengurus Pusat

1. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang yang terpilih

2. Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Komisariat yang terpilih

3. Menetapkan dan melantik Pengurus Lembaga Otonom yang terpilih

4. Menetapkan peraturan tentang lembaga otonom

5. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus lembaga otonom

6. Menerima, menskorsing dan memecat anggota KEPMI BONE

7. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat

8. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada tingkat komisariat

b. Dewan Pengurus Cabang

c. Dewan Pengurus Komisariat

1. Mengangkat dan menetapkan anggota luar biasa berdasarkan ketetapan organisasi

2. Mengangkat dan menetapkan satuan kepanitiaan pada tingkat komisariat

3. Menerima laporan pertanggungjawaban dari satuan pelaksanaan tugas kepanitiaan pada tingkat komisariat.

4. Menerima dan mengajukan usul dalam hal skorsing dan pemecatan anggota

5. Memberikan penghargaan atau cenderamata kepada orang yang berhak karena jasa-jasanya.


BAB IV

SYARAT-SYARAT MENJADI PIMPINAN ORGANISASI


Pasal 14

Dewan Pengurus Pusat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat KEPMI BONE, atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum atau Sekertaris Umum pada DPC dan/atau DPK KEPMI BONE

4. Mampu dan bersedia menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Tidak pernah dikenai sanksi skorsing oleh DPP KEPMI BONE

6. Mempunyai rekomendasi atau mandat dari DPK dan/atau DPC yang bersangkutan.

7. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 15

Dewan Pengurus Cabang

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada salah satu perguruan tinggi

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi.


Pasal 16

Dewan Pengurus Komisariat

Syarat-syarat untuk menjadi Formatur:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi tempat Komisariat tersebut berkedudukan.

4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh organisasi

5. Orang Bone atau keturunan orang Bone dan berasal dari kecamatan tersebut

6. Mempunyai loyalitas dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi


BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 17

Status

1. Majelis pertimbangan merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat, Cabang dan Komisariat

2. Masa Bakti Majelis pertimbangan disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

3. Majelis Pertimbangan mengadakan sidang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam masa periode.

Pasal 18

Kekuasaan dan wewenang

1. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

2. Memberikaan saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus cabang, dan Dewan Pengurus Komisariat diminta ataupun tidak

3. Bersama-sama Dewan Pengurus Pusat, Cabang dan Komisariat mempersiapkan Kongres, Konferensi Cabaang dan Musyawarah Komisariat.


Pasal 19

Keanggotaan dan Pimpinan

1. Anggota Majelis Pertimbangan sebanyak tujuh (7) orang

2. Anggota Majelis Pertimbangan dipilih pada saat Kongres, Konferensi Cabang dan Musyawarah Komisariat

3. Anggota Majelis Pertimbangan tidak boleh merangkap merangkap anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat

4. Komposisi Majelis Pertimbangan terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota-anggota



Pasal 20

Syarat-Syarat Menjadi Anggota Majelis Pertimbangan

1. Bertakwa kepada Allah SWT

2. Memiliki loyalitas terhadap KEPMI BONE

3. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat.


Pasal 21

Tata Kerja Persidangan

1. Seluruh aktifitas majelis dilaksanakan oleh anggota majelis

2. Petunjuk pelaksanaan tentang tata Cara penyampaian usul atau saran kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan bersama-sama majelis.


BAB VI

USAHA DAN KEGIATAN


Pasal 22

Usaha-Usaha

1. Memupuk rasa kekeluargaan, kesetiakawan denangn sesame anggotanya dan dengan organisasi lainnya.

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan skala prioritas

3. Meningkatkan kadar keilmuan dan membina potensi kreatif

4. Meningkatkan rasa kekeluargaan denag para penasehat dan tokoh masyarakat Bone pada umumnya

5. Mengadakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan serta peraturan-peraturan organisasi

Pasal 23

Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan organisasi dibagi dalam departemen-departemen sebagai berikut:

A. Kegiatan untuk Departemen Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kegiatan yang diprioritaskan pada upaya pengembangan dan penguatan eksistensi organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan SDM dalam rangka mewujudkan kinerja aparat organisasi yang profesional

B. Departemen Olahraga dan Seni

1. Kegiatan yang diarahkan untuk tujuan terciptanya hubungan kekeluargaan/persaudaraan antar sesama dan dengan pihak organisasi lain yang dilandasi semangat sportifitas.

2. Kegiatan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat

C. Departemen Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia

1. Kegiatan yang berorientasi pada pembaharuan dinamika social yang ideal dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2. Kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan sikap politik dan kessadaran hak asasi manusia.

D. Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

1. Kegiatan yang berorientasi pada usaha profit demi kepentingan organisasi

2. Kegiatan yang berorientasi pada terciptanya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan

E. Departemen HUMAS dan Pengembangan Jaringan

1. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik antar sesama anggota, dengan pihak organisasi lain dan dengan masyarakat pada umumnya.

2. Kegiatan yang bertujuan membina hubungan baik dengan pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional.

F. Departemen Pendidikan dan Kekaderan

1. Kegiatan yang bersifat penalaran dan kajian keilmuan dalam rangka mewujudkan terwujudnya kader-kader intelek.

2. Kegiatan yang bertujuan mendorong dan memfasilitasi kader-kader berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

G. Departemen Pariwisata dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pariwisata.

2. Kegiatan yang memposisikan organisasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lingkungan hidup.

H. Departemen Agama dan Kebudayaaan

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Kegiatan yang mengarah pada pelestarian nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bone pada khususnya dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada umumnya.

I. Departemen Teknologi dan Informatika

1. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap tekhnologi

2. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota terhadap informasi.

J. Kegiatan lain selain bidang tersebut di atas adalah kegiatan yang sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada


BAB VII

KEUANGAN


Pasal 24

1. Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Iuran Anggota

b. Sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat

c. Bantuan pemerintah Kabupaten Bone

d. Usaha-usaha lain yang diupayakan oleh pengurus

2. Pengaturan Keuangan KEPMI BONE, selanjutnya diatur dalam PO.







BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI


Pasal 25

Lambang

1. Lambang KEPMI BONE adalah lambing Kabupaten Bone yang tengahnya terdiri dari:

a. Buku Terbuka

b. Pena yang bertangkai obor

c. Pada pita yang berwarna putih bertuliskan KEPMI BONE dengan warna merah

d. Lambang KEPMI BONE dipergunakan pada acara resmi yang dilaksanakan oleh KEPMI BONE

2. Jika dipasang pada baju seragam KEPMI BONE diletakkan pada saku sebelah kiri

3. Warna lambing KEPMI BONE sama dengan lambing Kabupaten Bone


Pasal 26

Bendera

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Bendera DPP KEPMI BONE berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 200 cm

2. Lebar 150 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS PUSAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis KEPMI BONE

d. Bendera DPP KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Bendera DPC berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera DPP KEPMI BONE:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis “Dewan Pengurus Cabang”

d. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama kecamatan

d. Bendera DPC KEPMI BONE dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan DPC bersangkutan.

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Bendera Dewan Pengurus Komisariat berwarna biru, di tengahnya ada lambang KEPMI BONE

b. Ukuran bendera Komisariat:

1. Panjang 150 cm

2. Lebar 100 cm

c. Di atas lambang KEPMI BONE tertulis DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

d.. Di bawah lambang KEPMI-BONE tertulis nama komisariat

d. Bendera Komisariat dipergunakan pada acara-acara yang mengatasnamakan Komisariat

Pasal 27

Stempel

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Stempel untuk Ekspedisi Surat:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter vertical luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata PUSAT

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel untuk Kartu Anggota:

– Stempel berbentuk bundar

– Diameter vertikal dalam : 1, 05 cm,

– Diameter vertikal luar : 2, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar terdapat tulisan kalimat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone

– Di bagian tengah terdapat tulisan kata KEPMI BONE

– Di depan dan belakang kata PUSAT di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

c. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di sebelah garis batas logo terdapat garis tengah horizontal

– Di bagian atas garis tengah terdapat tulisan kalimat PANITIA PELAKSANA

– Di bagian bawah garis tengah terdapat tulisan kalimat DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Stempel Dewan Pengurus Harian

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Cabang

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama kecamatan cabang yang bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Kecamatan di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Stempel Dewan Pengurus Harian:

– Stempel berbentuk elips

– Diameter vertical lingkaran dalam: 2, 05 cm, diameter lingkaran luar: 3, 05 cm

– Diameter horizontal dalam: 3, 00 cm, diameter horizontal luar: 4, 00 cm

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah atas terdapat tulisan kalimat Dewan Pengurus Komisariat

– Diantara garis lingkaran dalam dengan garis lingkaran luar bagian tengah bawah terdapat tulisan kalimat KEPMI BONE

– Di bagian tengah terdapat tulisan Nama Komisariat bersangkutan

– Di depan dan belakang Nama Komisariat di luar garis lingkaran dalam terdapat tanda bintang

b. Stempel Panitia:

– Stempel panitia berbentuk persegi panjang

– Panjang 7 cm dan Lebar 2 cm

– Di bagian ujung sebelah kiri terdapat logo KEPMI BONE yang dibatasi dengan garis vertikal di sebelah kanan gambar logo tersebut.

– Di bagian sebelah kanan garis batas logo terdapat kalimat PANITIA PELAKSANA

4. Stempel lembaga otonom diatur dalam PO


Pasal 28

Jas

1. Dewan Pengurus Pusat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPP KEPMI BONE

2. Dewan Pengurus Cabang

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama kecamatan bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPC KEPMI BONE

3. Dewan Pengurus Komisariat

a. Jas jenis lengan panjang berwarna biru tua

b. Di bagian dada sebelah kanan terdapat Nama dan jabatan pemilik

c. Di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang KEPMI BONE

d. Di bagian bawah lambang tertulis Nama Komisariat bersangkutan

e. Di bagian pangkal lengan kiri tertulis DPK KEPMI BONE


Pasal 29

Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh DPP KEPMI BONE atas rekomendasi DPK dan/atau DPC

2. Setiap anggota hanya memiliki satu kartu anggota


BAB IX

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN


Pasal 30

Dalam menjalankan kepengurusan selalu mengedepankan skala prioritas dari kebutuhan organisasi, dengan tetap mengedepankan asas-asas yang dipahami dalam KEPMI BONE


Pasal 31

Apabila terjadi kondisi genting atau luar biasa terhadap organisasi, pengurus secara bersama-sama mengatasi persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan integritas organisasi.


BAB X

PENUTUP


Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak diatur dan dijelaskan dalam Anggran Rumah Tangga ini selanjutnya diatur pada Peraturan Organisasi dan Peraturan yang dirumuskan pengurus KEPMI BONE.



ANGGARAN DASAR KEPMI BONE PERIODE 2008-2010

ANGGARAN DASAR

KESATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BONE

PERIODE 2008-2010

MUKADDIMAH

Sesungguhnya kami menyadari bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Kalimat tersebut akan senanitasa bersemayam dan menjadi api semangat bagi generasi muda Bone dalam rangka turut serta tampil disetiap pentas kompetisi anak bangsa. Generasi muda Bone sebagai bagian integral pemuda Indonesia merasa wajib pula untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Cita cita tersebut diatas hanya mungkin dapat dilkaukan apabila segenap potensi generasi bersatuan dalam visi maupun misi yang sama. Hal ini telah diajarkan serta diamanahkan oleh para leluhur Bone sebagaimana yang tertuang dalam untaian kata “MABBULO-SIPEPPA, MALILU-SIPAKAINGE, MALI SIPARAPPE, REBBA SIPATOKKONG”. Oleh karena itu, kami Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bone berhajat pula mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam suatu organisasi yang tersusun dalam suatu Anggran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini diberi nama Keatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone, disingkat KEPMI BONE

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 Juni 1966 sampai pada waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Republik Indonesia

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan, kemasyarakatan dan kekaderan

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan agama, bangsa dan Negara menuju keehidupan masyarakat yang adil dan makmur

Pasal 7

Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun pelajar dan mahasiswa Bone

2. Wadah pengembangan potensi dan kreatifitas

3. Wadah pembinaan generasi muda Bone dalam berbangsa dan bernegara

BAB III

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 8

Usaha

Mengusahakan fasilitas pembinaaan materiil dan spiritual sesuai kebutuhan dan perkembangan anggotanya

Pasal 9

Kegiatan

Organisasi ini melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan

2. Kegiatan dalam bidang pengembangan bakat dan minat yang meliputi olahraga, seni dan budaya.

3. Kegiatan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta demi tercapainya tujuan organisasi

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SISTEM ORGANISASI

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota KEPMI BONE terdiri dari:

a. Anggota Biasa

b. Anggota Luar Biasa

c. Anggota Kehormatan

2. Keanggotaan KEPMI BONE selanjutnya diatur dalam Anggran Rumah Tangga

Pasal 11

Sistem Organisasi

1. Pengorganisasian KEPMI BONE dilaksanakan dengan sistem koordinasi vertikal, kepada DPP untuk DPK dan DPC

2. DPP KEPMI BONE senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya denag pemerintah kabupaten Bone untuk segala aktifitasnya.

Pasal 12

Kepemimpinan

1. Lembaga Vertikal

a. Kepemimpinan tingkat Pusat adalah Dewan Pengurus Pusat

b. Dewan Pengurus Cabang adalah Kepemimpinan tingkat kecamatan

c. Dewan pengurus komisariat merupakan institusi KEPMI BONE setingkat DPC yang dibentuk di perguruan tinggi

Pasal 13

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat

2. Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi di tingkat cabang

3. Musyawarah Komisariat merupakan kekuasaan tertinggi di tigkat komisariat

4. Kekuasaan organisasi selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

2. Struktur organisasi di tingkat Cabang terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

3. Struktur organisasi di tingkat Komisariat terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Majelis Pertimbangan

d. Dewan Pengurus Harian

4. Struktur organisasi Lembaga Otonom terdiri dari:

a. Pelindung

b. Dewan Pembina/penasehat

c. Dewan Pengurus Harian

5. Struktur organisasi KEPMI BONE selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V

KEUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 15

Keuangan Oraganisasi

1. Keuangan organisasi bersumber dari:

a. Iuran Anggota

b. Bantuan Pemerintah dan swasta

c. Usaha lain yang halal

2. Keuangan organisasi selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

Atribut Organisasi

1. Atribut-Atribut Organisasi:

a. Lambang

b. Bendera

c. Jas

d. Stempel

2. Penjelasan tentang atribut organissasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dilakukan dalam Kongres

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala harta kekayaan yang dimilikinya diserahkan kepada lembaga sosial yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan DPP, DPC dan Dewan Pengurus Komisariat.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam menjalankan organisasi segala perangkat sistem selalu mengedepankan legalitas aturan secara berturut-turut

Pasal 20

Dalam hal organisasi dalam kondisi genting atau luar biasa, pengurus dapat mengambil kebijakan setelah bermusyawarah dengan semua perangkat system organisasi dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pembina dan penasehat KEPMI BONE serta pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan pada Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL

PROPOSAL BERMAIN PADA ANAK

CONTOH PROPOSAL BERMAIN

ILMU KEPERAWATAN JIWA

ILMU KEPERAWATAN JIWA

A.SEJARAH PSICHIATRI
1773 : Custodial Care (tidak oleh tenaga kesehatan)
1882 : Primary Consistend of Custodial Care
1920-1945 : Care Fokus pada disease (model Curative Care)
1950-1960 :
1.Pelayanan mulai berfokus pada klien
2.Psychotropic – menggantikan – Restrains – and Seclusion
3.Deinstitutionalization dimulai
4.Mulai penekanan pada therapethic relationship
5.Mayor fokus pada primary preventive
1970-1980 :
– Fokus pada community based care / service
– Riset & Tecnologi
1990-2000 :
Focus pada preventif, community based service, primary preventive using various approaches, such as mental health center, particai, hospital service, day care center, home health and hospice care

B.SEJARAH PERKEMBANGAN DAN UPAYA KESEHATAN JIWA DI INDONESIA

1.Dulu Kala
G. jiwa dianggap kemasukan
Terapi : mengeluarkan roh jahat

2.Zaman Kolonial
Sebelum ada RSJ, pasien ditampung di RSU – yang ditampung, hanya yg mengalami gangguan Jiwa berat

3.1 Juli :
– 1882 : RSJ pertama di Indonesia
– 1902 : RSJ Lawang
– 1923 : RSJ Magelang
– 1927 : RSJ Sabang diRS ini jauh dari perkotaan

Perawat pasien bersifat isolasi & penjagaan (custodial care)
– Stigma
– Keluarga menjauhkan diri dari pasien

4.Dewasa Ini hanya satu jenis RSJ yaitu RSJ punya pemerintah

5.Sejak tahun 1910 – mulai dicoba hindari costodial care ( penjagaan ketat) & restraints (pengikatan )

6.Mulai tahun 1930 – dimulai terapi kerja seperti menggarap lahan pertanian

7.Selama Perang Dunia II & pendudukan jepang – upaya kesehatan jiwa tak berkembang

8.Proklamasi – perkembangan baru

- Oktober 1947 pemerintah membentuk Jawatan Urusan Penyakit Jiwa ( belum bekerja dengan baik)
– Tahun 1950 pemerintah memperingatkan Jawatan Urusan Penyakit Jiwa – meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

9.Tahun 1966
– PUPJ Direktorat Kesehatan Jiwa
– UU Kesehatan Jiwa No.3 thn 1966 ditetapkan oleh pemerintah
– Adanya Badan Koordinasi Rehabilitasi Penderita Penyakit Jiwa ( BKR-PPJ) Dgn instansi diluar bidang kesehatan

10.Tahun 1973 – PPDGJ I yg diterbitkan tahun 1975 ada integrasi dgn puskesmas

11.Sejak tahun 1970 an : pihak swastapun mulai memikirkan masalah kes. Jiwa

12.Ilmu kedokteran Jiwa berkembang
– Adanya sub spesialisasi seperti kedokteran jiwa masyarakat, Psikiatri Klinik, kedokteran Jiwa Usila dan Kedokteran Jiwa Kehakiman
– Setiap sub Direktorat dipimpin oleh 4 kepala seksi
Program Kes. Jiwa Nasional dibagi dalma 3 sub Program yang diputuskan pd masyarakat dengan prioritas pd Heath Promotion

Sub Prgoram Perbaikan Pelayanan :
– Fokus Psychiatic – medical – Care
– Penekanan pada curative service ( treatment) dan rehabilitasi

Sub Program untuk pengembangan sistem
– Fokus pada peningkatan IPTEK, Continuing education, research administrasi dan manajemen, mental health information

Sub Program untuk establishment community mental health :
– Diseminasi Ilmu
– Fasilitasi RSJ swasta – perijinan
– Stimulasi konstruksi RSJ swasta
– Kerja sama dgn luarg negeri : ASEAN, ASOD, COD, WHO dan AUSAID etc

C.KONSEPTUAL MODEL DALAM PERAWATAN JIWA

Proses therapy
Psikoanalisisa menggunakan “ free association “ and analisa minimal

1.Yang dianalisa adalah masalah penting yang dialami sekarang – Psychioanalycal Model Develop by signuand freud
Central concept : id ego dan super ego
Ego defence machanism: Unconscious level of mental fungtioning
Symptont are symbols by the ariginal conflict
Contoh : obsessive compulsive – cuci tangan
hubungannya dgn masa lalu. Kalau tdk ada hubungan tdk usah dikaji lebih lanjut

Psikoanalisa teori kontemporer : Erikson, Anna Freud, Melania Klien, karen Horney

2.Interpersonal Model
Develop by Peplau, H,S. Sullivan
Penekanan pd hubungan interpersonal :
Pengalaman interpersonal : Good me, bad me not me

Jangan sering mengatakan pd anak, “kamu salah”

Kecemasan timbul jika rasa aman tdk terpenuhi dan merasa ditolak Sebab individu membutuhkan rasa aman dan kepuasan
Proses therapy : mengoreksi pengalaman interpersonal dgn memberikan pengalaman hubungan interpersonal yg positif dgn therapy

Therapist moderen klien secara aktif untuk membangun trust

Reedukasi : Identifikasi problem – encourage more succesful style dlm hubungan interpersonal

3.Social Model
Develop by Caplan
Asumsi : lingkungan sosial mempengaruhi individu dan pengalaman seseorang
Lingkungan sosial – penyebab stress – penyimpangan prilaku, orang yg punya limited social support – predisposisi untuk laladaptive coping respon

Social therapy
Membantu klien menangani sos-sistem
Krisis intervensi
Manipulasi sistem pendukung social (social support)

4.Existensial Model
Develop by Cart Regers
Existensi seseorang sebagai manusia
Penyimpangan prilaku : self alienated ( terasing ) feel helpless, sad, lonely
self criticise – hambatan dlm berhubungan dgn orang lain
Prose therapeutik : membantu klien mengeksploitasi diri dan menerimanya

5.Medical Model :
Fokus :
Diagnosa mental illness – treatment based on diagnosa
Somatic treatment :
Pharmacotherapy dan Electrocanvulsive therapy
Moderen psyhiatric care are dominated by medical model
Penyimpanan perilaku merupakan gejala dari gangguan pd susunan syaraf pusat

6.Islamic Model ( disadur dari Horikoshi 80)
Polarisasi struktural – World – diri manusia – keadaan
Knowledge – Tuhan – Akal – Selamat and culture
Cool (dingin)
Nature (Hot) – Setan – Jasad – Celaka

Gangguan Jiwa :
physiolocal disorder yg disebabkan oleh panas yg sangat tinggi yg diabsorbsi oleh pasien dari setan yg mempengaruhi jiwa manusia

Proses Terjadinya :
Panas yg sangat tinggi itu membakar darah manusia dan memblok saraf ke otak dgn kontaminasi darah kotor. Ini mengakibatkan kurangnya darah segar yg mengalir di otak sehingga pikiran menjadi sangat panas dan merusak fungsinya untuk menerima kebijaksanaan dan kata-kata tuhan

Terapi bertujuan mengembalikan keseimbangan “ hot and cool substance “ dlm diri manusia

D.MODEL KEPERAWATAN

Dasar :
1.Rentang
Sehat———————— sakit
Adaptif                                         Maladaptif

2.Nursing Model
Peplau Interpersonal Model

Nursing :
a significant, therapeutik and interpersonal proces
Essence of nursing : relationship nurse – client

Nurse harus memahami diri

Dapat berinteraksi dgn klien

Orem :
Self care adalah tingkah laku yg dipelajari dan disegaja yg ditampilkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.
Kemampuan seseorang memenuhi kebutuhannya tergantung pd situasi dan kondisinya

E. ASPEK ETIK DAN LEGAL

Etik dan Legal Psychiatry

Tension between individual
Ringth and social need

Legal content of care sangat penting karena ini berfokus pd patient ringht dan kualitas pelayanan yg diterima oleh pasien

1.Hospitalized Patient
Apakah pasien dgn psikosa diijinkan untuk menandatangani formulir (ijin) dirawat – jika tidak / ….
Di USA sejak thn 1940 : 90 % involuntary, 10 % voluntary tapi akhir-akhir ini 73 % dari1,6 juta pasien yg datang berobat adalah voluntary.

Di Idonesia
Involuntary – Justifikasinya : pasien dgn gangguan jiwa yg mempunyai satu atau lebih dari hal-hal berikut :
– Berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain
– Membutuhkan treatment
– Tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya

2.Dangerousmenss
Sberapa besar kemungkinan pasien berbahaya untuk orang lain  apakah pasien dikurung karena alasan bahwa dia akan berbahaya pd orang lain, dpt diterima ?
(pasien dikurung/diikat tdk etis karena melanggar hak, dia dikurung boleh asal ada alasan karena mengganggu

3.Freedom of choice
Siapa yg berhak mengambil keputusan tentang yg terbaik untuk pasien harus secara “ involuntary “ dirawat ?

Pasien:
Family memberikan
Health care provider
Judicial system

4.Discharge
5.ECT

F. WHO
Kes. Jiwa bukan hanya suatu keadaan tdk ganguan jiwa, melaikan mengandung berbagai karakteristik yg bersifat positif yg menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yg mencerminkan kedewasaan kepribadian yg bersangkutan

G.UU KES. JIWA NO 03 THN 1966
Kondisi yg memungkinkan perkembangan fisik, intelektual emosional secara optimal dari seseorang dan perkebangan ini selaras dgn orang lain.

H.YAHODA
Kes. Jiwa adalah keadaan yg dinamis yg mengandung pengertian positif, yg dapat dilihat dari adanya kenormalan tingkalaku, keutuhan kepribadian, pengenalan yg benar dari realitas dan bukan hanya merupakan nkeadaan tanpa adanya penyakit, gangguan jiwa dan kelainan jiwa

I.CIRI-CIRI SEHAT JIWA MENURUT YAHODA
1.Sikap positif terhadap diri sendiri
2.Tumbuh kembang dan aktualisasi
3.Terintegrasi
4.Otonomi
5.Realitas persepsi
6.Penguasaan lingkungan

J.SEHAT MENTAL/KESEHATAN JIWA
It is the capacity of the individual to interact effectively with the environment. Good mental health means happiness, competence, a sense of pawer over ones live, positive feelings of self esteem andcapacies to love, work and play. Good mental health also allow individual to deal appropriately eith difficult live event ( the ministry of helath australia)

K.MASLOW
The achievent of self actualization including an understanding od self and reality, the expression of emotionality and spontaneity and the achievement of life goals

Kondisi yg memungkinkan seseorang berkembang secara optimal baik fisik, emosional dan intelegensi dan berjalan selaras / serasi dgn orang lain ( WHO)

L.KRITERIA SEHAT MENTAL MENURUT YAHODA
1.Sikap positif terhadap diri sendiri
2.Tumbuh, berkembang dan aktualisasi
3.Integrasi : Masa lalu dan sekrang
4.Otonomi dlm pengambilan kupusan
5.Persepsi sesuai kenyataan
6.Menguasai lingkungan : mampu beradaptasi

Tidak absolut, ada dlm rentang (Sehat – Sakit)
Sehat …………………………Sakit
Optimal                          G. Jiwa

M.MENTAL ILLNESS
An illness with psychologyc o]r behavioral manifestations and or impairment infungctioning due to a social, psychologic, generic, physical / chemical, or biologic disturbunce ( stuard dan Sundeen 1998 )

N.KARAKTERISTIK :
Gangguan dlm fungsi seperti skizofrenia. Depresi, kecemasan, keluhan fisik tanpa adanya penyebab secara organik.
Perubahan yg tiba-tiba ( mood behavior ). Harapan yg tdk rational

Ada 2 kategori : Psikotik dan Non spikotik

O.TANDA DAN GEJALA G. JIWA
Kapan seseorangg dikatakan mengalamai gangguan jiwa
Normall dan Abnormal
Gejala gangguan jiwa merupakan interaksi dari berbagai penyebab sebagai proses penyesuaian terhadap stressor

P.GEJALA GANGGUAN JIWA DPT BERUPA GANGGUAN PADA :
1.Kesadaran
2.Ingatan
3.Orientasi
4.Efek dan emosi
5.Psikomotor
6.Intelegensi
7.Kepribadian
8.Penampilan
9.Proses pikir, persepsi
10.Pola hidup

Q.PROSES TERJADINYA GANGGUAN JIWA

1.PENYEBAB :
Walaupun gejala utama terdapat pd unsur kejiwaan tapi penyebab utamanya mugkin di badan ( Somatogenik), di lingkungan sosial ( sosiogenik) atau psike ( psikogenik)
Penyebabnya tdk tunggal tapi beberapa penyebab yg terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi

Secara umum diketahui bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh adanya gangguan pd otak tapi tdk diketahui secara pasti apa yg mencetuskannya

Stress diduga sebagai pencetus dari gangguan jiwa tapi stress dapat juga merupakan hasil dari bwerkembangnya mental illness pd diri seseorang

Hubungan antara str..ess6s ddan m.ental iillness sangat komplek

Reaksi tiap orang terhadap stress berbeda-beda

Beberapa kemungkinan penyebab gangguan jiwa ( WF. MARA8MIS 1998 )

2.SOMATOGENIK
– Neuroanatomi
– Neurofiologis
– Neurokimia
– Tingkat perkembangan organik
– Faktor pre and perinatal
– Excessive secretion of the neurotransmitter nor epineprine

Excessive secretion of the neurotransintter norepimephrine may be a factor in anxiety disorders – antai ototng 1995

R.FACTOR PSIKOLOGIK
1.Interaksi ibu dan anak
2.Peranan ayah
3.Persaingan antar saudara kandung
4.Hubungan dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat
5.Kehilangan
6.Kosep diri
7.Pola adaptasi
8.Tingkat perkembangan emosi

S.FAKTOR SOSIAL BUDAYA
1.Kestabilan keluarga
2.Pola asuh anak
3.Tingak ekonomi
4.Perumahan
5.Pengaruh rasial dan keagamaan, nilai-nilai

T.PERAN PERAWAT DLM THERAPY DIBIDANG KES. JIWA

Asuhan yg kompeten ( competent of caring )

1.Pengkajian yg mempertimbangkan budaya
2.Merancang dan mengimplementasikan rencana tindakan
3.Berperan serta dlm pengelolaan kasus
4.Meningkatkan dan memelihara kesehatan mental, mengatasi pengaruh penyakit mental – penyuluhan dan konseling
5.Mengelola dan mengkoordinasikan sistem pelayanan yang mengintegrasikan kebutuhan pasien, keluarga staf dan pembuat kebijakan
6.Memberikan pedoman pelayana kesehatan

U.PERAN DAN FUNGSI PSYCHIATRIC NURSE

1.Psychiatric nursing dianggap sebuah profesi sejak akhir abad ke 19 dan sejak awal abad ke 20 profesi tersebut muncul sebagai spesialisasi dgn peran dan fungsinya yg unik.

2.Praktek psyhiatric nursing kontemporer
Psyhiatric nurse dianggap sebagai satu diatas 5 profesi dlm pelayanan jiwa yg lainnya : psyhiatrist psychologist social workes dan marriage dan family therapist
Psyhaitric nursing is an interpersonal proces that promotes and maintaina patien behavior that contributes to integratet fungtional ( stuart dan sundeen 1998 )
Klien dari psyhiatric nurse : individual keluarga, elompok masyarakat
Praktek keperawatan jiwa pd akhir-akhir ini mengacu pd sejumlah premise atau kepercayaan sebagai berikut:

Philosophicall belief of \nursing Practise
Menggunakan pengetahuan dari blophyysical, psychosocial. Sciieens teotty personality dan human behavior
Pemilihaan dari model-model konseptual

Era globalisasi – praktek harus dpt dipertanggungg jawabkan
Nurse patien rationship berubah menjadi nurse patient partnership, yg mengembangkan peran dari perawat jiwa profesional yg elemennya terdiri dari:

Kompetensi klien dan keluarga
Advocacy klien dan keluarga
Fisical responsibility
Kolaborasi dgn profesi lain
Social accountability
Legal ethical parameteer

Peran perawat tdk lagi hanya berfocus pd bedside care :
Perawat jiwa harus lebih sensitif pd lingkungan social anda advocacy terhadap kebutuhan klien dan keluarga
Pengembangan praktek, pendidikan dan riset

3.Tingkat Pencegahan
Primer : Insiden gangguan jiwa
Health promotion, illness prevention
Penyuluhan
Sekunder : illness by eart detection dan treatment of the problem. Skreening, home visit, crisis intervention
Tertier : residual impairment or disability :
Promote vovational dan rehabilitation
Organisation after care programe
Providing partial hospitalization

4.Rentang dari Perawatan (continuum of care )

5.Tingkat Penampilan
Tergantung pd 4 faktor
Hukum / Peraturan
Peraturan yg ada pd negara tersebut tentang peran dan fungsi psychiatric nurse
Kualifikasi
RN ( Psychiatric mental health registered nurse)
Psychiatric mental Health advence practise registred nurse
Setting praktek : purpose type, location administrasi
Di pemerintah
Di swasta
Personal inistif

V.PATEINT RIGHT
( Diadopsi dari Royal Hobart Hospital 1996)

1.Diberi informasi tentang alasan dirawat, diagnosa dan treatmen
2.Memperoleh perlindungan hukum jika diperlukan
3.Mempunyai hak untuk reviw, treatment yg diberi secara berkala
4.Hak untuk komplain jika pelayanan tdk memuaskan atau tdk sesuai standar
5.Hak untuk mendak treatmen kapanpun mereka ingin
6.Hak untuk menghubungkan keluarga dan teman
7.Confidentiality dan pryvacy
8.Terlibat dlm perencanaan pelayanan
9.Mendapatkan informasi tentang perubahan dlm asuhan
10.Hak untuk menghadap direktur RS untuk complain
11.Mendapatkan saran tentang obat-obatan dan self care
12.Menolak terlibat dlm penelitian
13.Diberi inform concent sebelum tindakan
14.Hak untuk meninggalkan RS kapanpun
15.Hak untuk dikunjungi kensultan psychiatri or psyahite nurse concultan minimal 1 kali dalam 24 jam
16.Dilindungi dari sexual harrassment dan abuse

W.HAK- HAK PASIEN
( Patient Right)

1.Hak untuk dihormati sebagai manusia
2.Hak memperoleh privacy
3.Hak untuk mempunyai kesempatan yg sama dan warga negara lainnya dlm pelayanan kesehatan pendapatan, pendidikan pekerjaan perumahan, transportasi dan hukum
4.Hak untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan training ttg G.jiwa, pengobatan perawatan dan pelayanan yg tersedia
5.Hak untuk bekerja atau berinteraksi dgn tenaga kesehatan, khususnya dlm pengambilan keputusan sehubungan dgn tretment, perawatan dan rehabilitasi
6.Hak untuk komplain
7.Hak untuk mendapatkan advocacy
8.Hak untuk menghubungi teman dan saudara
9.Hak mendapatkan pelayanan yg mempertimbangkan budaya, agama dan jenis kelamin
10.Hak untuk hidup, bekerja dan berpartisipasi dlm masyarakat tanpa diskriminasi

PATIENT RIGHT, PERLU PERHATIAN ?
1.Banyak pasien terlantar dijalanan
2.Bicara kasar kepada pasien
3.Menelantarkan pasien

X. KEBERADAAN PELAYANAN KESEHATAN MENTAL
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan promotion of mental health

DULU :
Patien Gangguan Jiwa dianggap sampah, memalukan dipasung

SEKARANG :
Meningkatkan Iptek
Pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa meningkat
Human right
Penting meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan konsumen, perlu pemahaman tentang human right

Sayangnya di Indonesia perhatian terhadap hal ini belum banyak

Z.PRINSIP ASKEP JIWA
1.Peran dan fungsi perawat jiwa
2.Hubngan terapeutik perawat – pasien
3.Model dlm praktek kesehatan jiwa psikiatrik
4.Konteks biopsikososial askep jiwa
5.Kontek etik dan lega
6.Implementasi standar praktek klinik
7.Rentang asuhan

EXAMPLE: ASKEP KLIEN DGN SKIZOFRENIA

1.Maladaptive neurobiological respons
2.Gangguan orientasi realitas
3.1.1 % populasi – skizofrenoa
4.25 % klien skizofrenia – sebelimnya post psycotic defresion ( weiss, 1989 )
5.risk 0- > 0+

FAKTOR PENYEBAB
1.Genetika ( cloninger 1989 )
Ayah, ibu saudara anak, 10 % diturunkan keponakan,cucu 2-4 % Diturunkan kembar monozygote 46 – 48 % diturun
Kembar dizigot 14 – 17 %

2.Neurobiologikal
Terjadi pembesar ventrikel III pd posies sebelah kiri :
Lobus frontal klien skizofrenia ( dari orang normal, Andreasen, 1991)
Wernicle dan Brocas aphasia disorganisasi pd waktu bicara
Hiperaktifitas dopamine

3.Neurobehavioral
Kerusakan lobus Frontal – kesulitan dlm proses pemecahan masalah, berpikir abstrak, G. Psikomotorik
Kerusakan pd basal ganglia – distonia tremor
Gangguan pd lobus temporal limbic – meningkatnya kewaspadaan, distractbility, gangguan memory ( Short Term )
4.Stress
Stress psikososial dan perkembangan – gejala psikotik, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, isolasi sosial, kehilangan
5.Penyalagunaan :
Coping yg maladaptif – obat- obatan
6.Psikodinamika
Freud : gangguan hubungan pd masa anak

STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Oleh : ASOSIASI PERAWAT AMERIKA
(ANA)

Standar Praktek Keperawatan Klinik KeS. Jiwa (Psikhiatric)
1.Menguraikan tingkat kompetensi askep, profesional dan kenerja profesional yg umum untuk perawat yg terlibat ditiap tatanan praktek klinik kesehatan jiwa

2.Standar asuhan :
Berhubungan dgn aktifitas keperawatan profesional yg dilakukan oleh perawat dgn melalui proses keperawatan :
Pengkajian St I
Diagnosa St II
Identifikasi hasil St III
Perencanaan ST IV
Implementasi ST V

Konseling, terapi lingkungan,
Aktifitas askep mandiri, intervensi Psikobiologis, penyuluhan kesehatan, manajemen kasus, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, Psikofarmakologi Psikoterapi, konsultasi

3.Evaluasi :
Standar Kinerja Profesional
St I : Kualitas asuhan
St II : Penilaian kinerja
St III : Pendidikan
St IV : Hub.dgn sejawat
St IV : Etika
St V : Kolaborasi
St VI : Riset

ZZ. PENGEMBANGAN ASUHAN KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA

A.Konsep Pencegahan Primer
Analog : Imunisasi
Orang disiapkan untuk melewati setiap tahap perkembangannya dgn baik
Hal-hal yg perlu dicegah :

1.Perilaku Khusus :
– Mengalah / membahayakan
– Overacting
– Menunda / lamban
– Mengelak
– Menyalahkan orang lain
2.Kegagalan berperan sebagai orang tua, pelajar
3.Hubungan yg tertutup :
– Suami – Istri
– Ortu – anak
– Boss – anak buah
4.Perasaan yg berlebihan :
– Panik, cemas situasi baru fligth
( Perilaku menyerang ) temper tantrum
( Ngadat)
5.Ketidak mampuan Psikologis
– Proses berkabung yg Patologis

B.Meningkatkan Kes.Jiwa Keluarga Hal Penting :
Perawat harus memahami tumbuh kembang keluarga dan individu
Prevensi primer, sekunder, tertier

4 STRATEGI PENCEGAHAN PRIMER

1.Healt Education :
Meningkatkan kemampuan mengotrol diri sendiri, strategi coping yg efektif, realistis terhadap harga diri, sadar akan sumber daya

2.Merupakan lingkungan :
Keluarga
Masyarakat
Misalnya :ada anak yg marah – masyarakat mengejek, ia perlu healt edication untuk masyarakat

3.Sistem sosial yg mendukung :
memperluas dan memperkuat jaring sosial
menggunakan sistem pendukung di masyarakat

4.Bekerja dgn kelompok
Jadi terapi kelompok
Tujuan :
Kontrol perilaku – menurunkan stress
Memelihara self esteem dan integritas sosial
Evaluasi :
Penting
Sukar : long term

KETERANGAN :
4 Konteks Biopsikososial keperawatan jiwa

Praktek keperawatan Psikiatri kontemporer – Use model yg mengintegrasikan aspek bio psiko, dan sosialkultural individu dlm pengkajian, perencanaan dan peimplemetasikan intervensi keperawatan

7 . Rentang Asuhan

Pencegahan Primer

Pencegahan Sekunder

Pencegahan Tertier

Pengkajian Kebutuhan Pasien termasuk :
1.Stressor yg mempercepat respon maladaptif
2.Target atau kel. Populasi yg rentang beresiko tinggi suhubungan dgn stressor, termasuk anak-anak keluarga baru, keluarga yg mengalami perceraian atau penyakit, wanita dan lanjut usia

IZ. PERAWATAN KES. JIWA

Pengkajian

Pengumpulan Data :
Sumber Data
Jenis data
Tehnik pengumpulan data
Kerangka konsep

1.Identitas Klien
2.Keluhan utama :
– Alasan masuk / Apa yg menyebabkan masuk
3.Faktor presdiposisi
4.Aspek fisik / biologik
5.Aspek psikososial
6.Status mental
7.Kebutuhan persiapan pulang
8.Mekanisme koping
9.Masalah psikososial dan ligkungan
10.Pengetahuan
11.Aspek medik

Alasan Masuk
– Masalah aktual berdasarkan keluham utama

Faktor yang mempengaruh terjadinya gangguan jiwa pd individu bersangkutan :
1.Apakah klien klien tersebut sudah pasrah mengalami gangguan jiwa sebelumnnya
2.Pengobatan berhasil / tidak
3.Terkait dengan masalah terminal

Aspek Fisik / Biologi
– TD, Pernapasan, BB, TB (komprehensif)

Aspek Psikososial
1.Genogram generasi
– tidak mutlak generasi yg utama dgn siap k/ tinggal (pola asuh, komunikasi pengambilan keputusan )

2.Pola Asuh :
– Kehangatan
– Kontrol

3.Data diperoleh dgn pertanyaan :
– Bagaimana prilaku yg spesifik pd keluarga
– Apakah ada anggota keluarga lain yg pernah mengalami gangguan jiwa
– Bagaimana komunikasi pd keluarga tersebut
– Siapa orang yg terdekat dgn klien secara emosi / psikologis

4.Konsep diri ( gambaran diri, ideal diri, pesan, identitas)

5.Hubungan sosial
– Apakah klien mengikuti kegiatan yg ada dilingkungan

6.Status mental :
– Penampilan
– Pembicaraan
– Aktivitas motorik
– spritual

PENGKAJIAN

Kemampuan :
1.Kesadaran / titik diri
2.Observasi
3.Kom ter
4.Respek

Kesalahan :
1.Memberi pendapat
2.Menyimpulkan

Deskripsikan / interpretasikan sebagai data

Pohon Masalah

Efek

Care Problem

Causa

ANALISA DATA

1.Mengkaitkan – Data
2.Menghubungkan – Konsep – Teori – Prinsip

Kesimpulan :
1.Kesenjangan
2.Masalah kesehatan / keperawatan
a.Validasi
b.Klasifikasi
c.Bandingkan
d.Buat kesimpulan
e.Temukan etiologi

Daftar masalah keperawatan disusun sesuai prioritas :
1.Cara memprioritaskan masalah
– Fokus pd ancaman kehidupan
– Fokus keluarga/masalah utama
– Fokus akibat dengan masalah utama
– Fokus sebab dengan masalah utama
– Fokus kebutuhan

DIAGNOSA KEPERAWATAN

Penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, kelompok, komunitas terhadap proses kehidupan dan atau masalah kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mendasari intervensi keperawatan yang menjadi tanggung gugat perawat.

KOMPONEN DALAM DIAGNOSA KEP JIWA
1.Problem keadaan
2.Etiologi
3.Symptom

PROBLEM
Keadaan senjangan klein dgn faktor yg memberi gambaran dimana d/ keperawatan harus diberikan

ETIOLOGI
Penyebab masalah menunjukkan penyebab keadaan kesehatan yang memberi arah d/ keperawatan

SYMPTOM
Tanda-tanda dan gejala menggambarkan apa yg klien katakan dan apa yang diobservasi perawat

KOMPONEN
1.Subjek
2.K. Kerja
3.keadaan
4.Kriteri
5.Waktu

RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN
1.Serangkaina kegiatan tindakan
2.Susuai tindakan
3.Tiap tujuan khusus

TINDAKAN KEPERAWATAN
1.Observasi dan onitoring
2.Tindakan keperawatan
3.Pendidikan kesehatan
4.Therapy keperawatan
5.Tindakan kolaborasi

EVALUASI
1.Penilaian pencapaian Tujuan
2.Perubahan / perbaikan rencana :
– Orentasi tujuan
– Respon verbal dan non verbal
– Analisa keberhasilan

Catatan :
1. IQ = Insting , nasluri
2. EGO = Yg mempertahankan diri sampai tahu realitas
3. S. EGO = Nilai norma untuk diinternalisasi

Sumber:
– Hamid, Achir Yani. (2000). Buku Pedoman Askep Jiwa-1 Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
– Isaacs, Ann. (2005). Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
– Keliat, Budi Anna. (2006) Proses keperawatan kesehatan jiwa. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
– Maramis, W. F. (2005). Ilmu Kedokteran Jiwa. Edisi 9. Surabaya: Airlangga University Press.
– Townsend, Mary. C. (2000). Psychiatric Mental Health Nursing Concepts Of Care. Edisi 3. Philadelphia: F. A. Davis Company
– Stuart dan Laraia. (2001). Principle and Practice Of Psychiatric Nursing. edisi 6. St. Louis: Mosby Year Book

ANTROPOLOGI KESEHATAN

ANTROPOLOGI KESEHATAN

A.Model Sosiologi Kesehatan

1.Model Evolusi
a.Charles Darwin – Social Darwinism ( Spesies – Natural selection )
1.Faktor ketahanan fisik
2.Berfindah, mencari tempat yang lebih cocok
3.Bertahan, pengembang iptek

b.Auguste Comte
1.Manusia adalah benda mati yang memiliki nyawa
2.Metafisika – penjelasan fenomena alam melalui analisis abstrak
3.Scientific stage – semua unsur penyebab dijelaskan melalui analisisi tentang proses ilmiah / alamiah

c.Karl Marx
1.Setiap perbedaan akan hancur
2.Muncul peradaban paling tinggi sosialis menggantikan feodalis
3.Perubahan harus duupayakan – perombakan sosial ( revolusioner )

d.Herbert Spencer
1.Perubahan masyarakat secara alamiah
2.Masyarakat bergerak ke arah lebih baik dan sempurna

e.Emile Durkhein
Model evolusi semu, karena perubahan tidak selalu ke arah kesempurnaan :
1.Spesialis pekerjaan sederhana – mechanical solidarity
2.Kepadatan penduduk – spesialisasi berbeda – organic solidarity

f.Leslie White
1.Tingkat perubahan tidak berdasarkan urutan tapi bisa meloncat
2.Medernisasi – glonal

2.Model Struktural Fungsional

Segala praktek mempunyai manfaat tentang teori Ekuilibrium – status quo

a.Talcott Parsons
Prasyarat fungsional untuk suatu struktur :
1.Ada teknologi memadai untuk kebutuhan makan, pakaian, perumahan
2.Kebutuhan emosional, spritual, kebudayaan
3.Anggota mengkoordinasikan, mengingtegrasi dengan kebutuhan kelompok
4.Analisis lembaga masyarakat misalnay keluarga

b.Kritik
1.Kebiasaan merugikan dipertahankan
2.Unsur bermanfaat bagi sub sistem tetap tidak bagi sistem
3.Unsur bermanfaat bagi sistem tetapi tidak bagi sub sistem
4.Sistem sosial tidak selalu berhubungan secara harmonis

3.Model Komplik

a.Karl Marx
Proses sosial bukan untuk harmonisasi tapi perjuangan untuk memperoleh keuntungan – teori pertentangan kelas
b.Komplik – dinamika sosial
Komplik – manifes dan latent
c.Analisis gejala sosial politik

4.Model Interaksi Simbolik
1.Interaksi individu – mendasar masyarakat
2.Peranan interaksi – fleksibel sesuai situasi
3.Analisis hubungan perawat – klien

B.MODEL PERILAKU KESEHATAN

Individu terlibat kegiatan medis, kerana :
1.Pencegahan penyakit
2.Diagnosis penyakit atau tindakan yang diperlukan
3.Pengobatan penyakit ( sick role behavior )

1.Model Suchman ( Social Networt Model )

Orientasi kesehatan berhubungan dengan perilaku keluarga dan ada empat unsur perilaku sakit :
a.Perilaku itu sendiri
b.Tempat / ruang lingkup
c.Validasi perilaku selama perilaku medis
d.Sekuensinya

2.Alternatif Perilaku Sendiri

a.Mencari pertolongan kesehatan
b.Fragmentasi perawatan kesehatan
c.Menggunakan pertolongan kesehatan
d.Pengobatan sendiri
e.Menghentikan pengobatan

3.Sekuensi Peristiwa
a.Pengalaman dengan gejala penyakit
b.Penilaian terhadap peran sakit
c.Kontak dengan perawat kesehatan
d.Sembuh atau masa rehabilitasi

4.Pengalaman Sakit
a.Rasa sakit, kurang enak badan
b.Pengetahuan tentang gejala dan penafsiran
c.Takut dan cemas
d.Sistem rujukan awam ( lay referral system )
e.Sick role legitimacy
f.Jadi pasien
g.Rehabiltasi

C.DICISION THEORETIC MODEL
FAGREGA = Aplikasi lintas budaya ( cross culture )
Sistem Perilaku sakit
1.Sistem Biologis – proses fisiologis dan kimia
2.Sistem sosial – individu, kelompok, lembaga
3.Sistem fenomenologis – tingkat kesadaran pengertian individu
4.Sistem memori – pengalaman sakit. Sikap, kepercayaan yang mempengaruhi ketiga sistem lain.

Perilaku Sakit
1.Pengenalan gejala sakit
2.Penilaian dan evaluasi sakit
3.Pertimbangkan pengobatan ( sendiri, lay referal sistem dst )
4.Ada lima bagaian :

Rencana pengobatan
Keuntungan dan kelebihan
Analisis biaya, waktu, tenaga
Analisis manfaat setiap alternatif
Memilih rencana pengobatan

5.Mengulangi perilaku berdasarkan pengalaman

Pengaruh Sosial Budaya
1.Persepsi sakit yang berbeda
2.Nilai dan biaya pengobatan berbeda dari segi budaya

D.HEALTH BELIEF MODEL
Rosenstock
1.Persepsi
2.Penilaian
3.Pencetus

E.MODEL ANDERSON DAN BARTKUS
J.G. Anderson dan D>E> Bartkus
Karakteristik sosial demografi  kebutuhan kesehatan
1.Penilaian individu tentang sumber pelayanan kesehatan
2.Penilaian orang lain tentang sumber pelayanan kesehatan
3.Persepsi tentang gejala penyakit serta kecendrungan tindakan sebagai respon
4.Persepsi pelayanan kesehatan
5.Faktor ekonomi
6.Fasilitas pelayanan kesehatan ( kemudahan mendapat )
7.Faktor sosial demografi ( umur, tingkat pendidikan )
8.Kemampuan mengenali gejala
9.Orientasi pelayanan kesehatan

F.MODEL KOSA DAN ROBERTSON
1.Penilaian gangguan kesehatan
2.Rosa kuatir karena gejala penyakit
3.Penerapan pengetahuan terhadap kesehatan
4.Tindakan untuk menghilangkan kekuatiran:
Floathing anxiety : mengambang – dialami setiap orang terlepas dari penyakit itu sendiri
Specific anxiety : Respon sesuai tingkat keperawatan
– Ada pengaruh sosial budaya

G.MODEL MECHANIC
Help Seeking
1.Adanya penyimpangan 7. Keseriusan penyakit
2.Dampak sakit terhadap keluarga dan sosial 8. Frekuensi penyakit
3.Informasi yang tersedia, pengetahuan, kebudayaan 9. Batas toleransi individu
4.Kebutuhan melawan penyakit 10. Interpretasi penyakit
5.Adanya kebutuhan lain yan lebih penting
6.Sumber pengobatan yang tersedia

H.MODEL AUTONOVSKY DAN KATS
1.Motivasi predisposisi
2.Variabel kendali
3.Variabel kondisi

I.MODEL LANGLIE
Model Perilaku pencegahan gangguan kesehatan
1.Faktor Resiko
Langsung : Tidak bersih,kecelakaan
Tidak langsung : Senam, Gizi, imunisasi
2.Faktor respon :
Konsisten
Tidak konsisten

J.MODEL J. YOUNG
1.Gravity ( daya tarik ) penyakit ( berat atau ringan )
2.Home remedy ( rujukan awam )
3.Faith ( kepercayaan )
4.Accesibility ( kemudahan )

K.KOMPLIK PERAN PETUGAS KESEHATAN
1.Kepentingan pasien ( individu >< kelompok ) menjelaskan penyakit
2.Pengolaan sumber daya  efisiensi, efektifitas waktu, keahlia, tenaga
3.Kepentingan pasien ( sekarang >< yang akan datang ) dampak perawatan sekarang  yang akan datang
4.Perhatian terhadap kesejahteraan pasien / klien , akibat terhadap rumah tangga pasien
5.Ketidak mampuan petugas
6.Menjaga identitas pasien / klien >< kepentingan hukum, umum
7.Tanggung jawab terhadap klien >< karir petugas
8.Peranan secara sosial, suami,ayah,istri,ibu dan tokoh

L.INTERAKSI PETUGAS – KLIEN
1.Aktif – pasif :
Kasus darurat
2.Bimbingan – kerja sama :
Penyakit akut – menular
3.Saling membantu ( mutual participation )
Penyakit kronis mis : DM
Partisipasi klien besar

M.HUBUNGAN PROFESIONAL – KLIEN

Empat bentuk interaksi :

1.Role Uncertainty

Harapan – ada kesuaian, kesempatan
Kenyataan – peran belum diperinci dengan baik

2.Responsibility Conflicts
Brickman :
Perlu ada negosiasi siapa yang bertanggung jawab
Seberapa besar partisipasi klien
Jika ada ketidak cocokan ada perundingan

3.Pawer Differences
Anderson dan Helm
1.Umumnya petugas yang berkuasa
2.Sumber kekuasaaan ( French dan Raven ) :
Rewand pawer – Coercive
Legitimate – Refferent
Expert

4.Unshared Meaning
Berger dan Luckman
Arti yang diberikan tidak sama
Perlu komunikasi yg konsisten dan kontinyu tentang fokus, ruang lingku klien

N.PERILAKU PENCARIAN PELAYANAN KESEHATAN
( Seeking and using Healh Service )
1.Perilaku masyarakay sehubungan dengan pelayanan kesehatan
2.Kerangka kerja pelayanan kesehatan
3.Tipe umum dari model penggunaan pelaynan kesehatan
4.Hekath beliet model
5.Anderson model ( pendukung , karakteristik kebutuhan )

O.FAKTOR BUDAYA PADA HARAPAN PERANSAKIT ( Alexander Segal )

1.Peran Budaya – Membentuk pengertian manusia tentang kesakitan, kesehatan,
Aktifitas – aktifitas untuk mengobati

Penting untuk mengetahui konsep sick – role

2.Keterbatasan ( Model Persons ) :
Tidak observasi sistematis dari kelakuan manusia
Observasi secara abstrak sejumlah hipotesa yang dilembagakan

Konsep baru sick role

-. Hak : Tidak menjelaskan , petigas sebagai sehat
: Tangkat orang lain (selama sakit )
3.Redefinisi
– Kewajiban : Unwanted condition – coba diatasi
: kemauan untuk mengobati

Peran sakit dipengaruhi :
Sosial Budaya
Faktor Psikologis

4.Eksplorasi faktor sosial budaya dan harapan peran sakit :
Sedikit peneliti yang mencoba menetukan perbedaan sistimatis dari sosial budaya tentang harapan peran sakit
Tendensi umum – bersasumsi model persons tentang sick role sama untuk setiap anggota masyarakat
akibat
Sedikit peneliti hubungan antara peran sakit – status orang ( yang mau menerima peran sakit )

5.Fakta Empirit yang Baru
Hasil penelitian Segall dan Artulke  Studi pasien dari RS :
Ada berpendapat antara umur, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dengan peranan sakit yang diharapkan
Tidak ada perbedaan antara karakteristik ( agama / kepercayaan, seks ras ) dengan peran sakit yang diharapkan

P.KONSEP PERAN SAKIT ( Arnold Arluke )

Model :
1.Pendekatan struktural fungsional :
Persons – struktur – fungsional untuk menjaga keseimbangan masyarakat
Sakit – sebagai suatu peyimpangan :
Tidak dapat menjalankan fungsi naormal
Orang tidak berharap untuk mendapatkannya

2.Harapan Peran Sakit
Terdapat 2 hak terhadap peran sakit dan 2 kewajiban
Berhak untuk tidak berperan normal
Berhak utnuk tidak diberi tanggung jawab
Wajib berusaha sembuh
Wajib mencari dan bekerja sama dengan ahli dibidang pertolongan

3.Keuntungan Sekunder
Gejala dilebih-lebihkan
Status pengganti terhadap ketidakmampuan
Imbalan karena telah bekerja keras

4.Kontrol Sosial
Mengangtipasi keuntungan sekunder yang dimanfaatkan :
Kewajiban untuk sembuh
Orang sakit terisolasi dari orang sehat
Beberapa pandangan sosial  bahwa peran sakit dapat mempunyai keuntungan dalam lingkup :
institusi
individu

5.Kritik
Terhadap model Personian
Batasan terhadap kejadian akut :
Dapat diterapkan pada penyakit akut
Tidak dapat diterapkan pada penyakit kronik
Lantrogenesis
Medis Sentris
Person hanya mendasarkan pada medis amerika yang cendrung menggambarkan :
Ahli sebagai figur orang tua
Pasien sebagai figur anak-anak
Kelompok Budaya dan Kelompok Klass
Model Person kurang unversal
Pada dasarnya peran sakit dipengaruhi klass dan budaya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 41 pengikut lainnya.